Menko Polhukam Gelar Rapat Bahas Pengendalian Karhutla 2019

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menggelar rapat bersama menteri lainnya untuk membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.

Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah pemerintah untuk bisa menekan angka titik api pada akhir puncak musim kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan puncak kemarau terjadi pada Agustus dan September. Meskipun pemerintah sudah berhasil memperkecil jumlah titik api pada 2018, namun Wiranto mendorong kementerian lainnya untuk menekan angka titik api.

"Dengan demikian maka yang akan kita rapatkan kali ini bukan saja apa yang sudah kita lakukan untuk penanggulangan, tetapi terutama apa yang kita hadapi saat ini dan apa yang kira-kira akan kita hadapi ke depan," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Wiranto menerangkan kalau dirinya sudah mendapatkan laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 99 persen karena ulah manusia dan 1 persen karena alam. Maka dari itu, selain fokus pada penanggulangan karhutla secara teknis, Wiranto dan segenap kementerian berwenang ialah penanganan ulah manusia tersebut.

"Saya sudah dapat laporan akibat kebakaran hutan dan lahan ini, ulah dari manusia, 99 persen. Itu ulah manusia. 1 persen karena alam," ujarnya.

Lebih lanjut dalam rapat tersebut juga akan dibahas sejauh apa pemerintah siap untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Pasalnya, Wiranto mengharapkan pemerintah bisa meminimalisir jumlah titik api hingga masa kemarau selesai.

"Manusianya, infrastruktur yang bisa membantu pencegahan, penanggulangan kebakaran, alat yang kita miliki, sistem yang akan kita lakukan. Kalau belum, hambatannya di mana? Kita koordinasikan di sini," tandasnya.

Dalam rapat itu tampak hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani dan Kepala BNPB Doni Monardo dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

Baca Juga: Divonis Bersalah soal Karhutla, Jokowi Belum Ajukan PK ke MA