Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menggelar rapat bersama menteri lainnya untuk membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.
Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah pemerintah untuk bisa menekan angka titik api pada akhir puncak musim kemarau.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan puncak kemarau terjadi pada Agustus dan September. Meskipun pemerintah sudah berhasil memperkecil jumlah titik api pada 2018, namun Wiranto mendorong kementerian lainnya untuk menekan angka titik api.
"Dengan demikian maka yang akan kita rapatkan kali ini bukan saja apa yang sudah kita lakukan untuk penanggulangan, tetapi terutama apa yang kita hadapi saat ini dan apa yang kira-kira akan kita hadapi ke depan," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Wiranto menerangkan kalau dirinya sudah mendapatkan laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 99 persen karena ulah manusia dan 1 persen karena alam. Maka dari itu, selain fokus pada penanggulangan karhutla secara teknis, Wiranto dan segenap kementerian berwenang ialah penanganan ulah manusia tersebut.
"Saya sudah dapat laporan akibat kebakaran hutan dan lahan ini, ulah dari manusia, 99 persen. Itu ulah manusia. 1 persen karena alam," ujarnya.
Lebih lanjut dalam rapat tersebut juga akan dibahas sejauh apa pemerintah siap untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Pasalnya, Wiranto mengharapkan pemerintah bisa meminimalisir jumlah titik api hingga masa kemarau selesai.
"Manusianya, infrastruktur yang bisa membantu pencegahan, penanggulangan kebakaran, alat yang kita miliki, sistem yang akan kita lakukan. Kalau belum, hambatannya di mana? Kita koordinasikan di sini," tandasnya.
Dalam rapat itu tampak hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani dan Kepala BNPB Doni Monardo dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.
Baca Juga: Divonis Bersalah soal Karhutla, Jokowi Belum Ajukan PK ke MA
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok