Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 2.706 sertifikat tanah kepada masyarakat Kupang di halaman Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8/2019).
Dalam sambutannya, Jokowi meminta kepada para penerima sertifikat tanah untuk memfotokopi dan memberi bungkus sertifikat tanah yang diberikan tidak rusak.
"Jadi kalau sudah diberi plastik, tolong sampai di rumah difotocopi yang satu taruh di lemari satu, yang fotokopi taruh di lemari dua. Kalau yang ini hilang masih ada fotokopi-nya, fotocopinya hilang, aslinya masih difotokopi kalau yang asli hilang urus ke kantor BPN mudah," ujar Jokowi dalam sambutannya.
"Karena kalau enggak diberi plastik ini juga, kadang-kadang kalau gentengnya bocor, kena air, sertifikat rusak. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, namanya sertifikat. Sekali lagi, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," sambungnya.
Jokowi pun menceritakan saat berkunjung ke berbagai daerah, dirinya kerap mendengar adanya keluhan sengketa atau konflik tanah antara masyarakat dengan masyarakat, dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah.
Namun ia meyakini, jika masyarakat sudah memegang sertifikat tanah, tidak ada lagi yang namanya sengketa lahan atau konflik lahan.
"Kalau sudah pegang seperti ini enak, ada orang datang ngaku-ngaku, ini tanah saya, bukan, ini tanah saya, nih sertifikatnya ada. Namanya di sini ada luasnya ada di sini, sudah, enggak ada masalah kalau sudah pegang ini (sertifikat)," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta masyarakat bersikap bijak dan teliti jika ingin menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk meminjam uang.
"Yang (sertifikat tanahnya) mau dipakai untuk jaminan ke bank, saya titip tolong kalau mau pinjam ke bank dihitung dulu dikalkulasi dulu bisa ngangsurnya enggak , tiap bulannya bisa nyicil enggak, kalau enggak?" katanya.
Baca Juga: Berani Kritik Jokowi di ILC, Ini 5 Fakta Milenial Sherly Annavita
"Jangan pinjam uang ke bank. Dan kalau sudah pinjam harus produktif dipakai untuk usaha, entah untuk pertanian, buka toko tambah usaha gunakan untuk yang produktif," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman dengan membeli barang konsumtif seperti motor, namun digunakan untuk usaha.
"Jadi saya titip kalau ada yang mau pinjam ke bank, dapat Rp 30 juta, gunakan seluruhnya untuk usaha. Jangan sampai dipakai untuk tadi, beli sepeda motor, atau beli yang lain, TV, nanti dulu,” kata dia.
Dalam pembagian sertifikat tanah, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofjan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Staf Khusus Presiden Gories Mere, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!