Suara.com - Penegakkan hukum atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, dilaporkan masih belum tegas.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto berkoordinasi untuk menegakan hukum bagi pelaku yang menyebabkan karhutla.
Wiranto melakukan rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanggulangan karhutla 2019.
Dari hasil laporan yang diterima, karhutla disebabkan oleh masyarakat setempat yang masih menggunakan teknik tradisional untuk membuka lahan. Selain itu, karhutla juga disebabkan oleh korporasi.
"Ladang berpindah, membuka lahan dengan membakar hutan untuk bercocok tanam menghadapi musim hujan dan sebagainya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Untuk korporasi, sudah ada penindakan berbagai tahap seperti 37 perusahaan sudah mendapatkan peringatan dan 5 perusahaan sudah diproses ke pengadilan. Akan tetapi jumlah yang besar justru dari perseorangan.
Wiranto mengungkapkan, kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar mesti dihilangkan.
Skema yang dijalankan masyarakat itu disebut Wiranto dilakukan secara turun temurun. Membakar lahan, kemudian ketika turun hujan maka akan menjadi pupuk kemudian ditanam oleh tanaman.
Ia berupaya menggandeng perusahaan pengelola minyak sawit untuk meminjamkan alat berat atau eskavator kepada masyarakat setempat.
Baca Juga: MA Tolak Kasasi Jokowi, Kebakaran Hutan Tanggungjawab Pemerintah
"Mereka harus bantu para petani agar bisa membuka lahan dengan tidak bakar. Mudah-mudahan daerah bisa atasi itu," tuturnya.
Di luar itu, Wiranto juga telah berkoordinasi untuk meminimalisir titik api yang ada hingga masa musim kemarau berakhir. Salah satu yang diupayakan ialah menerapkan hujan buatan dengan teknik water bombing.
"Sekarang beberapa tempat hanya 60 persen, sehingga enggak bisa ya jadinya water bombing dengan menyediakan pesawat yang lebih, sekarang sudah ada 37 pesawat heli untuk water bombing," tuturnya.
Berita Terkait
-
Malam Ini Bakal ke Papua, Wiranto: Persaingan Kita Bukan Antara Suku
-
Wiranto Sebut Penyebab Karhutla Satu Persen Faktor Alam, 99 Persen Manusia
-
Menko Polhukam Gelar Rapat Bahas Pengendalian Karhutla 2019
-
Bakal Datangi Papua Pasca Rusuh, Wiranto Mau Beri Ilmu Bela Negara
-
Wiranto Puji Permintaan Maaf Khofifah soal Pengepungan Mahasiswa Papua
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau