Suara.com - Rencana pengadaan mobil baru untuk menteri Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi periode 2019-2024 mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk partai politik yang menyatakan ketidaksetujuannya. Mereka menilai pembelian mobil baru tersebut belumlah tepat.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Roy Suryo satu di antara yang menilai kebijakan mobil baru menteri kurang tepat. Menurutnya jabatan menteri yang tidak lama menjadi satu alasan belum dibutuhkannya mobil baru.
"Toh menteri itu kemudian juga tidak ful masa jabatannya, apalagi pak Jokowi terkenal orang yang efisien, praktis gitu ya, kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang bisa saja mungkin kinerjanya kurang bagus bisa saja diganti," kata Roy Suryo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Ia justru menilai penggunan mobil rental lebih tepat ketimbang harus membeli mobil baru untuk para menteri. Pasalnya mobil rental dirasa lebih efisien lantaran tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya perawatan.
"Jadi saran saya selagi di tengah kondisi resesi ekonomi ini, lebih baik gunakan mobil rental, rental itu tidak ada biaya perawatan, tidak ada nanti dilelang untuk dijual kembali, lebih efisien dan lebih menghemat biaya," kata Roy.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR fraksi PAN Yandri Susanto juga memandang pengadaan mobil baru untuk menteri tidak tepat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya berkisar 5,3 persen. Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan pembelian mobil tersebut.
“Kaget lah ya kalau itu sudah ada pengadaan mobil menteri. Menurut saya kalau mobil yang ada sekarang masih layak pakai, dan saya lihat masih bagus-bagus tuh. Berderet gitu kan, masih sangat bagus lah untuk 5 tahun mobil mewah,” kata Yandri.
Berita Terkait
-
Nama-nama Menteri Masih Misterius, Puan: Jatah PDIP Saja Saya Nggak Tahu
-
Surya Paloh Terima Putusan Jokowi, Jaksa Agung Bukan dari Partai Politik
-
Soal Kabinet Baru Jokowi, Demokrat: Bukan Masalah Dapat Menteri atau Tidak
-
Fadli Zon ke Jokowi: Jangan Cari Menteri yang Sedang Belajar
-
PDIP Incar Kursi Mentan, Begini Reaksi Menteri Amran
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus