Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi dan memiliki pikiran untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Sebab, menurutnya, Papua merupakan bagian dari negara Republik Indonesia.
"Kalau dari aspek kedaulatan Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk apa namanya memprovokasi agar Papua pisah, dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," kata Mahfud saat jumpa pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan ini meminta agar semua pihak untuk berdamai dan bersikap tenang dalam menyelesaikan permasalah diskriminatif dan rasial yang dialami masyarakat Papua.
Mahfud menilai pemerintah harus mengedepankan pendekatan persuasif dan konstruktif.
"Sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog-dialog yang konstruktif dan persuasif. Kekerasan supaya di hentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi," ujarnya.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan peroses penegakkan hukum pun harus tetap berjalan. Namun, semua itu setelah situasinya mulai tenang.
"Disisir penegakan hukumnya kepada siapa saja. Pertama, pelaku pemicu yang menimbulkan sentimen rasis. Karena itu tidak boleh," tegasnya.
Mahfud pun berharap peristiwa yang terjadi saat ini dapat dijadikan pelajaran. Bahwasanya, kata Mahfud, Papua adalah bagian dari Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
"Papua bagian Indonesia. Papua saudara kita, tanah air kita. Harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Bahwa Papua seluruh rakyatnya, budaya, bahasa lokalnya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Pecah, Indonesia dan Papua Sama-sama Rugi
Untuk diketahui, dalam kesempatan itu turut hadir pula sejumlah tokoh bangsa. Adapun sejumlah tokoh yang hadir diantaranya, isteri Abdurahman Wahid atau Gusdur, Shinta Nuriyah Wahid, cendikiawan muslim, Quraish Shihab, serta tokoh Papua sekaligus mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaissepo.
Berita Terkait
-
Polri Siap Kawal Agenda Jokowi Datangi Papua Pasca Kerusuhan
-
Pasca Kerusuhan, Manokwari Dijaga Ratusan Polisi dan Tentara
-
Polisi Ditembak saat Baku Tembak di Wamena Papua, Kena di Paha
-
Baku Tembak di Wamena, Polisi Tembak Mati Anak Buah Egianus Kogoya
-
Dar... Der... Dor... Baku Tembak Terjadi di Wamena Papua, 1 Tewas
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?
-
Debit Air Berpotensi Naik, Ditpolairud Polda Metro Jaya Sisir Permukiman Warga di Pluit
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi