Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi dan memiliki pikiran untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Sebab, menurutnya, Papua merupakan bagian dari negara Republik Indonesia.
"Kalau dari aspek kedaulatan Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk apa namanya memprovokasi agar Papua pisah, dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," kata Mahfud saat jumpa pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan ini meminta agar semua pihak untuk berdamai dan bersikap tenang dalam menyelesaikan permasalah diskriminatif dan rasial yang dialami masyarakat Papua.
Mahfud menilai pemerintah harus mengedepankan pendekatan persuasif dan konstruktif.
"Sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog-dialog yang konstruktif dan persuasif. Kekerasan supaya di hentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi," ujarnya.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan peroses penegakkan hukum pun harus tetap berjalan. Namun, semua itu setelah situasinya mulai tenang.
"Disisir penegakan hukumnya kepada siapa saja. Pertama, pelaku pemicu yang menimbulkan sentimen rasis. Karena itu tidak boleh," tegasnya.
Mahfud pun berharap peristiwa yang terjadi saat ini dapat dijadikan pelajaran. Bahwasanya, kata Mahfud, Papua adalah bagian dari Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
"Papua bagian Indonesia. Papua saudara kita, tanah air kita. Harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Bahwa Papua seluruh rakyatnya, budaya, bahasa lokalnya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Pecah, Indonesia dan Papua Sama-sama Rugi
Untuk diketahui, dalam kesempatan itu turut hadir pula sejumlah tokoh bangsa. Adapun sejumlah tokoh yang hadir diantaranya, isteri Abdurahman Wahid atau Gusdur, Shinta Nuriyah Wahid, cendikiawan muslim, Quraish Shihab, serta tokoh Papua sekaligus mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaissepo.
Berita Terkait
-
Polri Siap Kawal Agenda Jokowi Datangi Papua Pasca Kerusuhan
-
Pasca Kerusuhan, Manokwari Dijaga Ratusan Polisi dan Tentara
-
Polisi Ditembak saat Baku Tembak di Wamena Papua, Kena di Paha
-
Baku Tembak di Wamena, Polisi Tembak Mati Anak Buah Egianus Kogoya
-
Dar... Der... Dor... Baku Tembak Terjadi di Wamena Papua, 1 Tewas
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK