Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi dan memiliki pikiran untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Sebab, menurutnya, Papua merupakan bagian dari negara Republik Indonesia.
"Kalau dari aspek kedaulatan Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk apa namanya memprovokasi agar Papua pisah, dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," kata Mahfud saat jumpa pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan ini meminta agar semua pihak untuk berdamai dan bersikap tenang dalam menyelesaikan permasalah diskriminatif dan rasial yang dialami masyarakat Papua.
Mahfud menilai pemerintah harus mengedepankan pendekatan persuasif dan konstruktif.
"Sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog-dialog yang konstruktif dan persuasif. Kekerasan supaya di hentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi," ujarnya.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan peroses penegakkan hukum pun harus tetap berjalan. Namun, semua itu setelah situasinya mulai tenang.
"Disisir penegakan hukumnya kepada siapa saja. Pertama, pelaku pemicu yang menimbulkan sentimen rasis. Karena itu tidak boleh," tegasnya.
Mahfud pun berharap peristiwa yang terjadi saat ini dapat dijadikan pelajaran. Bahwasanya, kata Mahfud, Papua adalah bagian dari Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
"Papua bagian Indonesia. Papua saudara kita, tanah air kita. Harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Bahwa Papua seluruh rakyatnya, budaya, bahasa lokalnya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Pecah, Indonesia dan Papua Sama-sama Rugi
Untuk diketahui, dalam kesempatan itu turut hadir pula sejumlah tokoh bangsa. Adapun sejumlah tokoh yang hadir diantaranya, isteri Abdurahman Wahid atau Gusdur, Shinta Nuriyah Wahid, cendikiawan muslim, Quraish Shihab, serta tokoh Papua sekaligus mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaissepo.
Berita Terkait
-
Polri Siap Kawal Agenda Jokowi Datangi Papua Pasca Kerusuhan
-
Pasca Kerusuhan, Manokwari Dijaga Ratusan Polisi dan Tentara
-
Polisi Ditembak saat Baku Tembak di Wamena Papua, Kena di Paha
-
Baku Tembak di Wamena, Polisi Tembak Mati Anak Buah Egianus Kogoya
-
Dar... Der... Dor... Baku Tembak Terjadi di Wamena Papua, 1 Tewas
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Setuju TNI Jaga Kilang, Bahlil Bicara Sabotase dan Potensi Ancaman
-
Sindir Ada Pihak Tak Waras Beri Informasi Sesat, Rais Syuriyah Bawa-bawa Elite NU
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak