Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ikut menanggapi ucapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut ihwal pengadaan mobil baru pernah dilakukan periode akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun batal saat transisi kepemimpian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Heru mengatakan, batalnya pengadaan mobil baru, karena ketika itu pihaknya memperhitungkan prioritas keuangan negara yang masih layak digunakan.
"Ya kami lihat mungkin waktu itu kita memperhitungkan masalah prioritas keuangan negara yang masih mungkin masih layak," ujar Heru di kantor Bekraf, Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menuturkan ketika itu mobil-mobil yang dipakai Presiden dan menteri-menteri masih berusia empat sampai lima tahun, sehingga masih bisa digunakan di era periode pertama Jokowi tahun 2014-2019.
"Kan waktu itu mobil menteri yah masih umurnya 4 tahun atau 5 tahun. Masih bisa dipakai menteri yang sekarang 2014-2019," kata dia.
Namun kata Heru, mobil-mobil tersebut saat ini sudah berusia 10 tahun. Karena itu pemerintah melakukan pengadaan mobil baru dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan ketika berkendara.
"Kalau sekarang kan 10 tahun kan kita harus menjaga keamanan kenyamana ketika mereka berkendara. Tiba tiba mogok di tol kan menyulitkan semua," tandasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zonikut merespons rencana pembelian yang bakal menelan biaya Rp 147 miliar tersebut.
Fadli mengatakan pengadaan mobil baru untuk menteri tersebut sebenarnya pernah dilakukan pada periode akhir Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY), namun akhirnya batal pada peralihan kekuasaan lantaran ditolak Jokowi.
Baca Juga: Sah! Mercedes Benz S600 Guard Bakal Jadi Mobil Baru Jokowi
Kendati begitu, menurut Fadli tak ada yang salah dari rencana pembelian mengingat usia mobil yang sudah menua. Namun, ia mengingatkan perlu ada kalkulasi yang matang ihwal anggaran yang dipakai.
"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya, kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu. Jadi kalau tidak salah harusnya pada periode yang lalu akan diganti, waktu itu sudah dipersiapkan oleh Pak SBY," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
"Saya masih ingat waktu itu ada beritanya tahun 2014 tapu justru Pak Jokowi yang menolak kan, akhirnya lelang yang dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY itu dibatalkan," katanya.
Karena usia mobil yang diperkirakan mencapai 10 tahun, Fadli menanggap pembelian mobil baru bisa menjadi pilihan ketimbang terus bertahan dengan mobil lama. Pasalnya pemerintah bisa saja mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan mobil yang ada saat ini.
"Ini beli mobil menurut saya ada keperluan, mobilnya pun ada untuk negara, mobilnya pun ada menjadi aset negara. Kemudian mobil ini kalau tidak salah sudah 10 tahun, mungkin kalau 10 tahun mobil itu sudah banyak maintenance gitu loh dan itu bisa malah merugikan," kata Fadli.
Berita Terkait
-
Luhut: Mobil Presiden Saja Sering Mogok, Masa Kayak Gitu Diomongin
-
Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Grace: Kita Masih Defisit Rp 120 Triliun
-
Istana Beberkan Alasan Jokowi Butuh Mobil RI-1 Baru
-
Mobil Baru Menteri Rp 147 M, Fadli Zon: Jokowi Dulu Pernah Tolak Wacana SBY
-
Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Roy Suryo: Lebih Baik Pakai Rental
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
Terkini
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan
-
Tidak Diumumkan Besok? Menaker Bocorkan Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Satu Angka, Ini Alasannya
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen