Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membeberkan soal pengadaan mobil dinas baru untuk Joko Widodo (Jokowi) yang kembali terpilih kedua kalinya menjadi Presiden periode 2019-2024.
Heru mengatakan pengadaan mobil dinas baru itu karena mobil dinas Jokowi yang lama sudah sudah melewati batas waktu. Terlebih, menurutnya, perangkat di dalam mobil dinas yang dipakai Jokowi sudah berusia 10 tahun.
"Kenapa melakukan itu (pengadaan mobil dinas)? Pertama kan mobil dinas bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya. Jadi ada umur 10 tahun ya sudah. Kalau sudah 10 tahun, mungkin juga kalau diperbaiki sulit," ujar Heru di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Heru menyampaikan, fasilitas mobil dinas yang digunakan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Bali sudah tidak lagi optimal. Terkait adanya sesuatu tak normal itu, pihaknya harus mencari pengganti mobil tersebut dengan standar keamanan mobil yang sama.
"Contoh ketika beliau (Presiden) menggunakan di Bali, ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa, kami dan saya selaku dan bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari pengganti. Dan penggantinya dari sisi persyaratan keamanan presiden kan tidak memenuhi syarat. Harusnya diganti dengan mobil yang persyaratannya sama," kata Heru.
"Ya kan berkali-kali, power window-nya enggak jalan, elektriknya enggak jalan. Lantas pernah semua soundsystem di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi kan enggak nyaman. Kira-kira begitu. Kalau mau dimatikan, harus dimatikan dulu kan. Kira-kira seperti itu," sambungnya.
Heru mengatakan karena usia mobil Presiden sudah lebih dari 10 tahun, perlu ada pengadaaan mobil dinas baru. Sebab jika sudah rusak, mobil tersebut akan sulit diperbaiki.
"Dan ini kami tidak memilikinya dan sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun. Umur elektronik dan suku cadangnya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kira-kira begitu. Dan dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberitahu, memberi nasehat kalau terjadi sesuatu, sulit diperbaiki," ucap dia.
Tak hanya itu, Heru menyebut saat ini total mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden tersebut berjumlah 8 dan berjenis Mercedez Benz S600 guard. Mobil dinas tersebut sudah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Menteri Kabinet Baru Jokowi Bakal Pakai Toyota Crown Hybrid?
Jumlah tersebut, kata Heru masih kurang untuk menunjang kegiatan Jokowi ke sejumlah daerah. Karena itu, perlu ada dua mobil untuk kendaraan dinas Presiden dan Wakil Presiden. Sementara kata dia, delapan mobil yang lama akan dijadikan mobil cadangan.
"Jadi kami harus berbagi itu 8 dan di sini juga harus ada cadangan, di Jakarta tidak boleh tidak ada. Jakarta minimal dua. Satu yang operasional presiden, satu cadangan," kata dia.
Diketahui, sudah dah ada dua merek mobil mewah yang bertarung menawarkan produknya, yakni Mercedes-Benz dan BMW.
Lebih lanjut, Heru menuturkan untuk pengadaan kendaran dinas para menteri, sudah diajukan oleh Sekretariat Negara karena dianggap sudah tidak layak.
Adapun tender untuk mobil kendaraan dinas menteri ini sudah dimenangi oleh PT Astra Internasional Tbk.
"Ya itu Setneg, ya wajarlah menteri juga Toyota Crown berapa, saya dengar beberapa menteri enggak pakai kendaraan itu karena sering mogok. Mesinnya panas dan lain-lain," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
-
Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan