Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membeberkan soal pengadaan mobil dinas baru untuk Joko Widodo (Jokowi) yang kembali terpilih kedua kalinya menjadi Presiden periode 2019-2024.
Heru mengatakan pengadaan mobil dinas baru itu karena mobil dinas Jokowi yang lama sudah sudah melewati batas waktu. Terlebih, menurutnya, perangkat di dalam mobil dinas yang dipakai Jokowi sudah berusia 10 tahun.
"Kenapa melakukan itu (pengadaan mobil dinas)? Pertama kan mobil dinas bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya. Jadi ada umur 10 tahun ya sudah. Kalau sudah 10 tahun, mungkin juga kalau diperbaiki sulit," ujar Heru di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Heru menyampaikan, fasilitas mobil dinas yang digunakan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Bali sudah tidak lagi optimal. Terkait adanya sesuatu tak normal itu, pihaknya harus mencari pengganti mobil tersebut dengan standar keamanan mobil yang sama.
"Contoh ketika beliau (Presiden) menggunakan di Bali, ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa, kami dan saya selaku dan bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari pengganti. Dan penggantinya dari sisi persyaratan keamanan presiden kan tidak memenuhi syarat. Harusnya diganti dengan mobil yang persyaratannya sama," kata Heru.
"Ya kan berkali-kali, power window-nya enggak jalan, elektriknya enggak jalan. Lantas pernah semua soundsystem di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi kan enggak nyaman. Kira-kira begitu. Kalau mau dimatikan, harus dimatikan dulu kan. Kira-kira seperti itu," sambungnya.
Heru mengatakan karena usia mobil Presiden sudah lebih dari 10 tahun, perlu ada pengadaaan mobil dinas baru. Sebab jika sudah rusak, mobil tersebut akan sulit diperbaiki.
"Dan ini kami tidak memilikinya dan sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun. Umur elektronik dan suku cadangnya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kira-kira begitu. Dan dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberitahu, memberi nasehat kalau terjadi sesuatu, sulit diperbaiki," ucap dia.
Tak hanya itu, Heru menyebut saat ini total mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden tersebut berjumlah 8 dan berjenis Mercedez Benz S600 guard. Mobil dinas tersebut sudah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Menteri Kabinet Baru Jokowi Bakal Pakai Toyota Crown Hybrid?
Jumlah tersebut, kata Heru masih kurang untuk menunjang kegiatan Jokowi ke sejumlah daerah. Karena itu, perlu ada dua mobil untuk kendaraan dinas Presiden dan Wakil Presiden. Sementara kata dia, delapan mobil yang lama akan dijadikan mobil cadangan.
"Jadi kami harus berbagi itu 8 dan di sini juga harus ada cadangan, di Jakarta tidak boleh tidak ada. Jakarta minimal dua. Satu yang operasional presiden, satu cadangan," kata dia.
Diketahui, sudah dah ada dua merek mobil mewah yang bertarung menawarkan produknya, yakni Mercedes-Benz dan BMW.
Lebih lanjut, Heru menuturkan untuk pengadaan kendaran dinas para menteri, sudah diajukan oleh Sekretariat Negara karena dianggap sudah tidak layak.
Adapun tender untuk mobil kendaraan dinas menteri ini sudah dimenangi oleh PT Astra Internasional Tbk.
"Ya itu Setneg, ya wajarlah menteri juga Toyota Crown berapa, saya dengar beberapa menteri enggak pakai kendaraan itu karena sering mogok. Mesinnya panas dan lain-lain," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya