Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai adanya dorongan Papua dan Papua Barat untuk keluar dari negara Republik Indonesia harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah.
Rizal Ramli menyebut adanya dorongan Papua dan Papua Barat keluar dari Republik Indonesia bisa terjadi akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua.
Dia menuturkan di masa kepemimpinan Presiden RI ke-empat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masyarakat Papua selalu dianggap tak ubahnya seperti keluarga. Maka dari itu, kata dia, ketika ada dorongan Papua ingin keluar dari Republik Indonesia, pemerintah harus berintrospeksi.
"Saya seperti halnya Gus Dur kalau ada teman-teman dari Papua, bilang pengen merdeka. Saya anggap teman-teman ini saudara sendiri, keluarga sendiri, kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, enggak mau di sini lagi, masa mau kita usir, masa mau kita bilang silakan. Justru kita pakai alat untuk intropeksi. Saya sebagai orang tua sudah benar belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau enggak," tutur Rizal Ramli dalam acara diskusi 'Ngobrol Bareng tentang Papua' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Rizal Ramli mengatakan pendekatan semacam itulah yang selalu digunakan oleh Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur tak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.
"Itu ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa Gus Dur enggak ada masalah ngomong kayak begitu, saya rangkul. Kalau salah kita benerin," ujarnya.
Rizal Ramli menilai kekinian pemerintah harus berintrospeksi dan meminta maaf bilamana ada kekurangan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Selain itu, Rizal juga menghimbau agar pemerintah tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan rasial yang berhujung kerusuhan di Papua.
"Jadi saudara-saudara di Papua, kita adalah saudara, kalau ada kelemahan pemerintah pusat, ngaku, minta maaf, kita perbaiki. Jangan sampai menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya cara. Kecuali, gerakan bersenjata. Nah kami minta aparat kita, polisi maupun militer itu untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap rakyat," katanya.
Baca Juga: Subsidi Pemerintah ke Warga Papua Tak Sampai, Rizal Ramli: Kasih Lewat ATM
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?