Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai adanya dorongan Papua dan Papua Barat untuk keluar dari negara Republik Indonesia harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah.
Rizal Ramli menyebut adanya dorongan Papua dan Papua Barat keluar dari Republik Indonesia bisa terjadi akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua.
Dia menuturkan di masa kepemimpinan Presiden RI ke-empat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masyarakat Papua selalu dianggap tak ubahnya seperti keluarga. Maka dari itu, kata dia, ketika ada dorongan Papua ingin keluar dari Republik Indonesia, pemerintah harus berintrospeksi.
"Saya seperti halnya Gus Dur kalau ada teman-teman dari Papua, bilang pengen merdeka. Saya anggap teman-teman ini saudara sendiri, keluarga sendiri, kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, enggak mau di sini lagi, masa mau kita usir, masa mau kita bilang silakan. Justru kita pakai alat untuk intropeksi. Saya sebagai orang tua sudah benar belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau enggak," tutur Rizal Ramli dalam acara diskusi 'Ngobrol Bareng tentang Papua' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Rizal Ramli mengatakan pendekatan semacam itulah yang selalu digunakan oleh Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur tak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.
"Itu ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa Gus Dur enggak ada masalah ngomong kayak begitu, saya rangkul. Kalau salah kita benerin," ujarnya.
Rizal Ramli menilai kekinian pemerintah harus berintrospeksi dan meminta maaf bilamana ada kekurangan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Selain itu, Rizal juga menghimbau agar pemerintah tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan rasial yang berhujung kerusuhan di Papua.
"Jadi saudara-saudara di Papua, kita adalah saudara, kalau ada kelemahan pemerintah pusat, ngaku, minta maaf, kita perbaiki. Jangan sampai menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya cara. Kecuali, gerakan bersenjata. Nah kami minta aparat kita, polisi maupun militer itu untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap rakyat," katanya.
Baca Juga: Subsidi Pemerintah ke Warga Papua Tak Sampai, Rizal Ramli: Kasih Lewat ATM
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
Terkini
-
Tradisi Lama, Salat Idulfitri di Gumuk Pasir Kretek Jadi Magnet Umat Muslim Jogja
-
Bukan Lagi Lokal! Begini Cara Muhammadiyah Tetapkan Hari Raya Islam Berlaku Sedunia
-
PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan
-
Khotbah Idulfitri Haedar Nashir: Peradaban Modern di Ambang Kehancuran Akibat Ulah 'Predator' Dunia
-
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta Tak Pertajam Perbedaan Idulfitri, Imbau Tokoh Agama Jaga Kesejukan
-
Respons Dinamika Timur Tengah, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penghematan Energi
-
Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi
-
BNI Hadirkan Agen46 di Jalur Mudik, Permudah Transaksi Pemudik
-
Sentil Pejabat Daerah, Prabowo: Saya Presiden Pakai Mobil Rp1 Miliar, Gubernur Beli Rp8 Miliar
-
Tak Penuhi Standar, Presiden Prabowo Tangguhkan 1.030 Dapur Makan Bergizi Gratis