Suara.com - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengusulkan pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada warga Papua lewat kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Sebab, hal itu dinilai Rizal Ramli akan lebih efektif.
Rizal Ramli mengungkapkan kekinian setidaknya subsidi yang diberikan pemerintah terhadap warga Papua itu berkisar Rp 62 triliun. Hanya, uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan warga Papua lantaran banyak dikorupsi baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk itu, Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019 lalu dirinya telah mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan langsung kepada warga Papua baik di pegunungan maupun di pedesaan lewat ATM. Hal ituz kata Rizal Ramli telah diterapkan seperti di Alaska.
"Di Alaska itu, penduduk aslinya Indian, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi, akhirnya setiap penduduk Alaska di berikan ATM, setiap bulan langsung ditransfer subsidinya dari pemerintahan," kata Rizal Ramli dalam acara 'Ngobrol Bareng tentang Papua', di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Berkenaan dengan itu, Rizal Ramli mengatakan pihaknya akan meminta kepada pemerintah untuk menerapkan sistem subsidi yang sama dengan di Alaska untuk warga Papua.
Berdasar, hitung Rizal Ramli, jika subsidi pemerintah sebesar Rp 62 triliun itu dibagi kepada 3,5 juta penduduk Papua, setidaknya setiap warga Papua akan menerima uang subsidi sebesar Rp 17,7 juta per bulan.
"Hari ini kalau Rp 62 triliun dibagi 3,5 juta orang itu hampir Rp 17,7 juta per orang. Tapi rakyatnya (saat ini) tidak dapat apa-apa. Saya betul-betul tidak terima dan marah, ini sumber ketidakadilan luar biasa," ujarnya.
"Jadi lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ, setiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," imbuhnya.
Baca Juga: Wacana Pindah Ibu Kota Sejak Era Soekarno, Baru Jokowi yang Berani Eksekusi
Berita Terkait
-
Sejarawan LIPI: Bung Karno Dulu Urung Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games
-
Sandiaga Minta Referendum, Eks Jubir Jokowi: Ngapain sih Kurang Kerjaan
-
Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Pak Jokowi, Please, Ada Opsi Lain?
-
INDEF: Pemindahan Ibu Kota Baru Tak Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
-
Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Astagfirullah, Saya Menangis Membaca Ini
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat