Ibu Kota Negara Pindah, Bupati Paser Utara Sumbangkan 300 Ribu Ha Lahan

Suara.com - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'id mengungkapkan telah menyiapkan tanah seluas 300 ribu hektare untuk lahan pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Abdul mengatakan, kekinian tengah menunggu lokasi pasti pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru tersebut.

Menurut Abdul, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare tersebut sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan pada hari ini di Istana Negara.

"Sebelum diumumkan, kami sudah bersiap menyiapkan lahan 300 ribu hektare. Kita tinggal menunggu perintah di mana lokasinya," kata Abdul saat dihubungi, Senin (26/8/2019).

Berkenaan dengan itu, Abdul memastikan tidak akan ada spekulan tanah terkait proyek pembangunan ibu kota negara nantinya.

Selain itu, kata Abdul kekinian pihaknya pun telah membuat aturan terkait nilai jual objek pajak (NJOP) yang dipastikan tidak akan naik.

"Insya Allah tidak akan ada (spekulan tanah), karena banyak HGU hamparannya datar. Untuk spekulan, kami akan membuat peraturan darerah. Saya juga sudah membuat aturan NJOP di daerah tidak akan naik," ujarnya.

Abdul menambahkan, masyarakat Penjam Panser Utara pun menyambut positif rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Abdul memastikan masyarakat di sana akan mempermudah rencana pembangunan.

"Kami akan siapkan lahan dan keputusan pemerintahan setempat. Masyarakat sangat antusias dan akan mempermudah, Insya Allah," ucapnya.

Baca Juga: Pengusaha Siap Ekspansi Bisnis ke Penajam Paser Utara dan Kukar

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utaradan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pertama karena risiko bencana sangat minimal. Terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi.

"Kedua kondisi di tengah-tengah Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).