Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Rimba Papua, di Timika, Rabu (28/8/2019).
Seperti diberitakan kantor Antara, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Setelah pertemuan, Panglima TNI dan Kapolri harus kembali ke Jakarta untuk segera melaporkan perkembangan situasi Papua kepada Presiden Joko Widodo.
Seusai pertemuan, Hadi mengatakan kehadirannya bersama Kapolri di Timika untuk berdialog dengan para tokoh lokal terkait permasalahan yang dihadapi, seperti kasus rasisme yang terjadi di Malang, Surabaya, dan Semarang hingga menimbulkan ekses lanjutan di berbagai daerah di Papua.
"TNI-Polri terbuka lebar terhadap masukan dan saran dari para tokoh. Kita ingin menyelesaikan masalah Papua secara mendasar sampai ke akarnya dengan sudut pandang Papua, sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan untuk menjadikan wilayah Papua sebagai tanah damai," kata Hadi Tjahjanto.
Terkait itu, Hadi berjanji bakal menindaklanjuti proses hukum prajuritnya yang terlibat masalah rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang.
"Ada dua prajurit TNI yang diperiksa, yaitu Danramil karena dianggap tidak mengindahkan perintah atasan, kemudian Babinsa. Saat ini terus dilakukan pendalaman dengan bukti-bukti yang ada. Saya tegaskan TNI tidak memberikan peluang terhadap pelaku-pelaku rasis dan akan kita tindak tegas," kata dia.
Kapolri Tito menambahkan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para tokoh dan pimpinan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam meredam kemarahan warganya atas insiden rasisme yang terjadi di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Tito menegaskan, situasi kedua provinsi itu kini sudah kembali aman dan terkendali.
Terhadap peristiwa di Surabaya tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah menyampaikan permohonan maaf kepada warga Papua bahwa ujaran yang disampaikan tersebut tidak mewakili suara masyarakat Jawa Timur.
Baca Juga: Kapolri: Penambahan Pasukan ke Papua Barat dan Nduga Bukan karena Kerusuhan
Menurut Tito, peristiwa di Surabaya itu terjadi secara spontan, insidental dan kasuistis. Meski demikian hal tersebut juga tidak bisa dianggap remeh.
"Saya kira kita perlu menempatkan kasus tersebut pada proporsinya, tidak perlu dibesar-besarkan, jangan dieksploitasi berlebihan, tetap kita tegakkan hukum kepada yang melakukan," kata Tito yang juga pernah bertugas lama di Papua sebagai Kapolda.
Kepada mahasiswa Papua, Kapolri berharap agar mereka bisa beradaptasi dengan kondisi dan adat istiadat kebiasaan daerah tempat mereka menimba ilmu.
Hal serupa juga berlaku bagi warga non-Papua yang tinggal di Papua agar menghormati adat istiadat, norma-norma yang berlaku di Papua.
"Tidak bisa eksklusif. Harus menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat setempat, sehingga bisa diterima. Sama-sama harus saling menghormati," jelas Tito.
Berita Terkait
-
Kerusuhan Beruntun di Papua Barat, Total 26 Kasus Diselidiki Polisi
-
Ratusan Mahasiswa Papua Geruduk Istana dan Mabes TNI
-
Kapolri: Penambahan Pasukan ke Papua Barat dan Nduga Bukan karena Kerusuhan
-
Kapolri Minta Mahasiswa Papua Menghormati Budaya Lokal Daerah Tempat Kuliah
-
Beredar Video Pelajar Papua Diduga Dipaksa Polisi Baca Surat Cinta NKRI
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan