Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kurang maksimal dirasakan masyarakat. Dengan keluhan itu, Apeksi berharap adanya evaluasi dengan pelayanan BPJS Kesehatan.
Keluhan itu disampaikan petinggi Apeksi saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak semaksimal seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Di satu sisi ternyata pelayanannya (BPJS Kesehatan) tidak semaksimal pada saat ada Jamkesda dulu sebelumnya yang ditanggung oleh kita," kata Airin.
Situasi itu justru membuat pemerintah daerah kebingungan lantaran ketika masyarakat sudah membayar iuran BPJS, maka tidak bisa kemudian ditambah dengan biaya yang diberikan dari APBD.
"Di satu sisi berdasarkan UU JKN, kita diwajibkan harus membayar iuran BPJS, dan kita tidak boleh ada double, misalnya kalau sudah dibayarkan iuran BPJS, maka tidak boleh lagi ada pembiayaan dari dana APBD," ujarnya.
Dengan demikian, Airin mewakili Apeksi berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan.
Airin mencontohkan apabila pihaknya bisa membuat kebijakan daerah untuk masyarakat yang tidak mampu tidak diwajibkan membayar iuran BPJS.
"Mudah-mudahan ada evaluasi terhadap pelayanan BPJS baik rujukan rumah sakit tipe D, C dan lainnya plus pelayanan yang maksimal," ujarnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Dukung Event Situgunung Trail Run 2019
"Tapi dengan program kegiatan misalkan dengan teman- teman cukup menggunakan KTP atau misal sudah punya RS dan lain-lain," Airin menambahkan.
Berita Terkait
-
Selesaikan Masalah BPJS di RSUD DKI, Anies Siapkan Kredit Lewat Bank DKI
-
Walkot Airin Berharap Dana Kelurahan Bisa Terus Meningkat Seperti Dana Desa
-
Pemkab Bekasi Alihkan Ratusan Ribu Peserta BPJS PBI APBN ke APBD
-
Pakar : Iuran BPJS Kesehatan Naik Tidak Menyelesaikan Masalah
-
Luhut Beberkan Alasan Jasa Keuangan China Ingin Selamatkan BPJS Kesehatan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Diplomasi Teh Hangat Prabowo-Raja Charles III: Santai Ngeteh di Tengah Dinginnya London
-
Sudewo Diduga Terima Duit dari Kasus DJKA Saat Jadi Anggota Komisi V DPR RI
-
Usai 28 Izin Dicabut, Greenpeace Tagih Transparansi Pemerintah Tertibkan Kawasan Hutan
-
Kasus HGU di Lahan TNI AU Masuk Dua Jalur Hukum, Kejagung dan KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lama
-
6 Fakta Kasus Guru Honorer Tri Wulansari, Tegur Murid Berujung Tersangka
-
Dicap 'Raja Bolos' Sidang MK, Anwar Usman Akhirnya Buka Suara: Saya Sakit
-
Riuh di Balik Tembok Keraton Solo: Tradisi, Takhta, dan Negara
-
Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Mukhtarudin Gandeng Kapolri Berantas Jalur Ilegal
-
Penutupan Berkepanjangan Bandung Zoo Dinilai Picu Kebocoran PAD dan Praktik Tak Resmi
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 Kapan Ditutup? Ini Batas Waktu Krusial dan Risikonya