Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan tidak ada opsi referendum untuk Papua. Tuntutan referendum sebelumnya muncul setelah adanya berbagai aksi yang terjadi di Papua.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.
"Kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan! NKRI harga mati, hal itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia," kata Wiranto.
Wiranto menuturkan, pemerintah sudah melakukan semua cara untuk meredam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua. Selain itu, pada Jumat siang tadi ia juga sudah bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.
"Kita sudah melakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari tokoh masyarakat dari Papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR," kata dia.
"Kita bicara apa yang terjadi di sana tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan," Wiranto menambahkan.
Dalam pertemuan itu hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain, mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.
"Kalau situasi menegangkan, situasi yang panas, harus bisa masuk suasana damai sehingga dialog bisa dilakukan karena dialog tidak mungkin bisa dilakukan kalau rusuh, jadi rusuh harus tenang dulu baru bisa dialog," ungkap Wiranto.
Wiranto mengaku Presiden Joko Widodo juga ingin langsung ke Papua.
Baca Juga: JAK Desak Jokowi Turun Tangan dalam Pemilihan Pimpinan KPK
"Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat," kata Wiranto.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Berita Terkait
-
Pertebal Kekuatan Keamanan di Papua, Polda Kalbar Kirim 250 Personel Brimob
-
Panggil Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ratas Bahas Penanganan di Papua
-
PP Muhammadiyah Minta Presiden Prioritaskan Penanganan Kerusuhan Papua
-
Kominfo Bantah Presiden Akan ke Papua untuk Resmikan Palapa Ring
-
Desakan Referendum Papua, Istana: Dari Isu Rasis ke Separatis Tak Nyambung
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing