Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan tidak ada opsi referendum untuk Papua. Tuntutan referendum sebelumnya muncul setelah adanya berbagai aksi yang terjadi di Papua.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.
"Kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan! NKRI harga mati, hal itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia," kata Wiranto.
Wiranto menuturkan, pemerintah sudah melakukan semua cara untuk meredam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua. Selain itu, pada Jumat siang tadi ia juga sudah bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.
"Kita sudah melakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari tokoh masyarakat dari Papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR," kata dia.
"Kita bicara apa yang terjadi di sana tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan," Wiranto menambahkan.
Dalam pertemuan itu hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain, mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.
"Kalau situasi menegangkan, situasi yang panas, harus bisa masuk suasana damai sehingga dialog bisa dilakukan karena dialog tidak mungkin bisa dilakukan kalau rusuh, jadi rusuh harus tenang dulu baru bisa dialog," ungkap Wiranto.
Wiranto mengaku Presiden Joko Widodo juga ingin langsung ke Papua.
Baca Juga: JAK Desak Jokowi Turun Tangan dalam Pemilihan Pimpinan KPK
"Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat," kata Wiranto.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Berita Terkait
-
Pertebal Kekuatan Keamanan di Papua, Polda Kalbar Kirim 250 Personel Brimob
-
Panggil Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ratas Bahas Penanganan di Papua
-
PP Muhammadiyah Minta Presiden Prioritaskan Penanganan Kerusuhan Papua
-
Kominfo Bantah Presiden Akan ke Papua untuk Resmikan Palapa Ring
-
Desakan Referendum Papua, Istana: Dari Isu Rasis ke Separatis Tak Nyambung
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta