Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal pembangunan infrastruktur di Papua yang digenjot pemerintahan Presiden Joko Widodo nyatanya belum bisa memberikan harmonisasi pada bumi Cenderawasih itu.
Selain pembangunan, semestinya ada nilai saling menghargai untuk mewujudkan harmonisasi yang diinginkan.
JK mengatakan bahwa pola pikir kalau Papua dibuai dengan pembangunan insfrastruktur akan dapat mewujudkan pemerataan. Namun, yang terjadi nyatanya belum bisa teralisasikan meskipun anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit mengingat kondisi Papua yang saat ini justru masih bisa terjadi kerusuhan.
Hal itu disampaikan JK dalam pidatonya pada acara Silahturahmi Bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tokoh Masyarakat Se-Sumatera Barat di Grand Inna Padang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (2/8/2019).
"Tapi ternyata di Papua, infrastruktur dibangun dengan sangat sulit karena pegunungan dan sebagainya, tidak menambah atau malah tidak memberikan sesuatu hasil yang kita harapkan untuk memberikan pemerataan, harmonisasi, dan juga kesejahteraan yang baik untuk masyarakat," kata JK.
JK menerangkan bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan berbagai macam kemungkinan. Salah satu alasan yang dijelaskan ialah yakni bagaimana cara pemerintah melayani masyarakat namun belum bisa memuaskan. Sehingga yang terjadi ialah malah ketidakadilan yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat semisal adanya kesenjangan yang bisa merangsang perasaan ketidakadilan.
Selain itu, menurut JK pentingnya saling menghargai antar masyarakat untuk dapat mewujudkan keharmonisasian yang diinginkan.
JK menyinggung soal diksi rasis yang dilontarkan saat sejumlah organisasi masyarakat (ormas) saat mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Akibatnya, terjadi pembelaan dari masyarakat Papua yang turun ke jalan untuk menggelar aksi damai akan tetapi sebagian besar berujung kepada kerusuhan.
"Suatu letupan yang kita kenal semua selalu dipersoalkan kata 'monyet' di situ. Juga pada saat 2-3 tahun lalu terjadinya demo besar di Jakarta juga karena satu kata Al Maidah," kata dia.
Baca Juga: Dituduh Sweeping Asrama Papua, Polri: Bisa Kami Pidanakan Itu LBH
"Jadi artinya kita sendiri harus menjaga perasaan masing-masing untuk menjaga keharmonisan bangsa ini. di samping juga kita harus mengetahui masalah yang timbul di daerah ini dan di daerah-daerah yang lain."
Berita Terkait
-
Benny Wenda Tepis Tuduhan Wiranto soal Jadi Dalang Kerusuhan Papua
-
Wiranto Janji Tarik Pasukan dan Pulihkan Internet di Papua, Tapi...
-
KNPB: Jangan Mau Diadu Domba, Musuh Rakyat Papua bukan Warga Indonesia
-
Kerusuhan Dipicu Isu Rasial, Megawati Kirim Utusan ke Papua
-
Blokir Internet Papua Dikeluhkan, JK: Demo Besar-besaran Lebih Menghambat
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk
-
Dompet Dhuafa Menyapa Masyarakat Muslim di Pelosok Samosir, Bawa Bantuan dan Kebaikan
-
Usai Dapat Rehabilitasi Prabowo, Kuasa Hukum Ira Puspadewi Langsung Sambangi KPK