Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal pembangunan infrastruktur di Papua yang digenjot pemerintahan Presiden Joko Widodo nyatanya belum bisa memberikan harmonisasi pada bumi Cenderawasih itu.
Selain pembangunan, semestinya ada nilai saling menghargai untuk mewujudkan harmonisasi yang diinginkan.
JK mengatakan bahwa pola pikir kalau Papua dibuai dengan pembangunan insfrastruktur akan dapat mewujudkan pemerataan. Namun, yang terjadi nyatanya belum bisa teralisasikan meskipun anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit mengingat kondisi Papua yang saat ini justru masih bisa terjadi kerusuhan.
Hal itu disampaikan JK dalam pidatonya pada acara Silahturahmi Bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tokoh Masyarakat Se-Sumatera Barat di Grand Inna Padang Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (2/8/2019).
"Tapi ternyata di Papua, infrastruktur dibangun dengan sangat sulit karena pegunungan dan sebagainya, tidak menambah atau malah tidak memberikan sesuatu hasil yang kita harapkan untuk memberikan pemerataan, harmonisasi, dan juga kesejahteraan yang baik untuk masyarakat," kata JK.
JK menerangkan bahwa hal tersebut dapat terjadi dengan berbagai macam kemungkinan. Salah satu alasan yang dijelaskan ialah yakni bagaimana cara pemerintah melayani masyarakat namun belum bisa memuaskan. Sehingga yang terjadi ialah malah ketidakadilan yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat semisal adanya kesenjangan yang bisa merangsang perasaan ketidakadilan.
Selain itu, menurut JK pentingnya saling menghargai antar masyarakat untuk dapat mewujudkan keharmonisasian yang diinginkan.
JK menyinggung soal diksi rasis yang dilontarkan saat sejumlah organisasi masyarakat (ormas) saat mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Akibatnya, terjadi pembelaan dari masyarakat Papua yang turun ke jalan untuk menggelar aksi damai akan tetapi sebagian besar berujung kepada kerusuhan.
"Suatu letupan yang kita kenal semua selalu dipersoalkan kata 'monyet' di situ. Juga pada saat 2-3 tahun lalu terjadinya demo besar di Jakarta juga karena satu kata Al Maidah," kata dia.
Baca Juga: Dituduh Sweeping Asrama Papua, Polri: Bisa Kami Pidanakan Itu LBH
"Jadi artinya kita sendiri harus menjaga perasaan masing-masing untuk menjaga keharmonisan bangsa ini. di samping juga kita harus mengetahui masalah yang timbul di daerah ini dan di daerah-daerah yang lain."
Berita Terkait
-
Benny Wenda Tepis Tuduhan Wiranto soal Jadi Dalang Kerusuhan Papua
-
Wiranto Janji Tarik Pasukan dan Pulihkan Internet di Papua, Tapi...
-
KNPB: Jangan Mau Diadu Domba, Musuh Rakyat Papua bukan Warga Indonesia
-
Kerusuhan Dipicu Isu Rasial, Megawati Kirim Utusan ke Papua
-
Blokir Internet Papua Dikeluhkan, JK: Demo Besar-besaran Lebih Menghambat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra