Soal Permasalahan Papua, Maruf Amin Minta Mencontoh Langkah Gus Dur

Suara.com - Wakil presiden terpilih Maruf Amin berharap penyelesaian persoalan di Papua tidak selalu mengedepankan keamanan, namun juga melakukan pendekatan kebudayaan.

"Kami sudah berbincang supaya penyelesaian Papua itu tidak hanya dilakukan pendekatan keamanan dan penertiban, tapi juga perbaikan, pendekatan budaya," kata Maruf saat ditemui di Ponpes Syekh Nawawi Al Bantani, Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (03/09/2019).

Maruf mencontohkan penyelesaian permasalahan Papua di zaman Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menghargai masyarakat Bumi Cendrawasih dengan merubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Pada 30 Desember 1999, Gus Dur membuat pertemuan dengan tokoh Papua dan mengetahui makna lambang Bendera Bintang Kejora. Lambang itu dimaknai oleh masyarakat Papua sebagai simbol Kuasa Tuhan.

Hingga ahirnya bendera tersebut di masa pemerintahan Gus Dur boleh dikibarkan dengan syarat lebih rendah dibandingkan bendera Merah Putih. Namun, sejak Gus Dur lengser dari kursi presiden, bendera Bintang Kejora kembali dilarang berkibar.

Pun dilanjutkan dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2007, dalam Pasal 6 Ayat 4 yang melarang penggunaan simbol berupa bendera, lagu, dan logo terkait separatisme. Dalam hal tersebut, termasuk bintang kejora yang kerap digunakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Oleh karena itu seperti apa langkah-langkahnya PBNU yang merumuskan. Gus Dur juga kan mendekati Papua dengan mengubah nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Oleh karena itu orang Papua kepada Gus Dur khususnya dan NU, sangat simpati menghargai," katanya.

Mantan Rais Aam PBNU ini selalu berdoa dan berharap Papua kembali damai dalam pangkuan NKRI. Pun ia berharap pembangunan di pulau yang berada di ujung timur Indonesia semakin berkembang dan memajukan masyarakatnya.

Tak hanya itu, Maruf pun meminta peran aktif PBNU serta GP Ansor untuk ikut mendamaikan Bumi Papua dan menjaga keutuhan NKRI, agar tentram, damai dan sejuk.

Baca Juga: Blokir Internet di Papua Dicabut 5 September, Tapi Ada Syaratnya

"Karena kita Indonesia. Kita Jawa, kita Papua, kita Sumatera, kita Sulawesi, ini kan kita semua. Indonesia adalah berkita-kita. Jadi, kita harus tetap utuh, jangan ada kita yang terpinggirkan, termarjinalisasi," ujarnya.

Kontributor : Yandhi Deslatama