Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan gejolak politik yang tengah terjadi di Papua saat ini tidak perlu dibesar-besarkan karena sudah selesai. Termasuk adanya keinginan kelompok masyarakat yang menginginkan Papua Merdeka, dengan memasukkan isu Papua ke agenda Sidang Umum PBB, Jokowi menilai hal itu tidak mudah.
“Memasukkan masalah Papua mejadi agenda Sidang Umum PBB tidak segampang itu. Kalau hanya statement setiap tahun di sidang PBB ya begitu, selalu ada. Dari negara Vanuatu selalu ngomong,” kata Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa nasional, di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Penegasan Jokowi disampaikan saat menanggapi pertanyaan gejolak politik di Papua yang masih terus berlangsung dengan agenda keinginan sejumlah masyarakat Papua memisahkan diri dari Indonesia. Jokowi mengatakan masalah Papua sudah selesai dan tidak perlu diungkit lagi. “Papua ini sudah jelas ada Peperanya (penentuan pendapat rakyat-red). Di PBB juga sudah komplit,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, mengatasi persoalan Papua yang memanas seperti akhir-akhir ini, jangan sampai ada korban meninggal dalam jumlah besar. Jangan sampai kejadian seperti di Santa Cruz Timor Tiimur.
“Saya menangkap persepsi di masyarakat, bahwa antara Pak Jokowi dan Jakarta ini berbeda (dalam penyelesaian Papua). Pendekatan Jokowi dan Jakarta dipandang masyarakat berbeda. Ini saya mau sambungkan,” kata Jokowi.
Hanya Presiden tidak menjelaskan rinci perbedaan pendekatan yang di maksud. Hanya, ia mengatakan apa yang ia perintahkan dengan pelaksanaan di lapangan berbeda, tidak seperti yang ia perintahkan.
Menurut Jokowi, sudah tidak ada lagi yang perlu dirundingkan dengan status otonomi khusus Papua ini. “Saat ini Papua sudah diberi kewenangan besar, otonomi khusus. Baik otonom dalam pengelolaan keuangan hingga pemerintahan. Apalagi yang kurang?,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengangani Papua dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam hingga menangani ketidakadilan di Papua.
Pendekatan dialog, menurut Jokowi bertujuan untuk membangun kepercayaan. Ia mengaku telah mengunjungi Papua dan bertemu berdialog langsung dengan masyarakat. Dari rencana setahun dua kali, Jokowi mengaku sudah 12 kali ke Papua selama 5 tahun terakhir.
Baca Juga: Anggota DPRD Paniai Serukan Papua Merdeka, Gerindra: Kader Wajib Jaga NKRI
Sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan Jokowi dengan membuka akses daerah-darah terpencil, pengelolaan sumber daya alam yang baik dengan pemberian saham kepada pemerintah daerah.
Terkait isu ketidakadilan, pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian, dimulai dari BBM satu harga hingga pembangunan infrasruktur di berbagai bidang.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Satgas Damai Cartenz Ungkap Tiga Sumber Senjata dan Amunisi OPM, Salah Satunya dari Aparat!
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
Terkini
-
Analisa Panas Ade Armando: PDIP, Anies dan Demokrat Otaki Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dendam Politik?
-
Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Apa Target Awal yang Dibenahi?
-
Roy Suryo: Jangan Sampai Jaksa Agung Dikatai Ayam Sayur, Penjarakan Silfester Matutina Sekarang!
-
Danpuspom TNI: Hanya Dua Anggota Kopassus Terlibat Pembunuhan Bankir Ilham Pradipta
-
Oknum Mengaku Anggota lagi-lagi Berulah, Orang Rumah Zaskia Adya Mecca Menjadi Korban
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
Digoyang Isu Pencopotan Terkait Wacana Reformasi Polri, Kapolri Listyo Dibela Buruh KSPSI, Mengapa?
-
Aturan Baru Penebusan Pupuk Bersubsidi Mulai Disosialisasikan Pupuk Indonesia
-
KPU Dituding Ubah Data Pendidikan Gibran di Tengah Gugatan Rp 125 Triliun
-
Cak Imin Akui 'Nyerah' Bersaing Politik, Puji Prabowo Presiden Paling Serius Perhatikan Petani