Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko balik menuding Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tendensius melarang ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Selain itu Moeldoko juga membantah Ibu Kota Negara berasal dari kajian China, bukan dari Bappenas seperti yang dituduhkan Amien.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan pemerintah Indonesia memiliki prosedur terkait kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yakni melalui Bappenas. Moeldoko menegaskan tidak mungkin pemerintah bekerja di luar prosedur yakni di luar kajian Bappenas.
"Nggaklah (kajian bukan dari China), jangan tendensius gitu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Kami kan punya prosedur, prosedur yang kita milikin dong. Masa di luar prosedur gimana sih. Ini kan di luar prosedur, prosedur kita punya Bappenas," lanjut dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menuding kajian pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan berasal dari pemerintah melalui Bappenas. Melainkan, kata Amien, kajian itu berasal dari China.
Amien meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara yang menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kebaikannya.
"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali. Saudara sekalian, di dunia ini ada struggle for global supremacy, struggle for global hegemony antara Amerika dan Tiongkok. Kemudian Tiongkok ini sekarang dari segi military power sudah hampir neck on neck, hampir sama," ujar Amien dalam seminar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Tidak cuma menuding kajian pondah ibu kota berasal dari China, Amien kemudian menyebut jika pemindahan ibu kota ke Kalimantan justru bakal mempercepat pengambialihan Republik Indonesia oleh tangan Tiongkok.
Jadi saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Pak Mao Zedong. Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat bisa menduduki negara lain, negara-negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak?" tandasnya.
Baca Juga: Kritik Pemerintah soal Papua, Amien Rais: Rezim Amatiran Sebentar Lagi Ajal
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum