Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko balik menuding Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tendensius melarang ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Selain itu Moeldoko juga membantah Ibu Kota Negara berasal dari kajian China, bukan dari Bappenas seperti yang dituduhkan Amien.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan pemerintah Indonesia memiliki prosedur terkait kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yakni melalui Bappenas. Moeldoko menegaskan tidak mungkin pemerintah bekerja di luar prosedur yakni di luar kajian Bappenas.
"Nggaklah (kajian bukan dari China), jangan tendensius gitu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Kami kan punya prosedur, prosedur yang kita milikin dong. Masa di luar prosedur gimana sih. Ini kan di luar prosedur, prosedur kita punya Bappenas," lanjut dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menuding kajian pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan berasal dari pemerintah melalui Bappenas. Melainkan, kata Amien, kajian itu berasal dari China.
Amien meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara yang menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kebaikannya.
"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali. Saudara sekalian, di dunia ini ada struggle for global supremacy, struggle for global hegemony antara Amerika dan Tiongkok. Kemudian Tiongkok ini sekarang dari segi military power sudah hampir neck on neck, hampir sama," ujar Amien dalam seminar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Tidak cuma menuding kajian pondah ibu kota berasal dari China, Amien kemudian menyebut jika pemindahan ibu kota ke Kalimantan justru bakal mempercepat pengambialihan Republik Indonesia oleh tangan Tiongkok.
Jadi saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Pak Mao Zedong. Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat bisa menduduki negara lain, negara-negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak?" tandasnya.
Baca Juga: Kritik Pemerintah soal Papua, Amien Rais: Rezim Amatiran Sebentar Lagi Ajal
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional