Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko balik menuding Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tendensius melarang ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Selain itu Moeldoko juga membantah Ibu Kota Negara berasal dari kajian China, bukan dari Bappenas seperti yang dituduhkan Amien.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan pemerintah Indonesia memiliki prosedur terkait kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yakni melalui Bappenas. Moeldoko menegaskan tidak mungkin pemerintah bekerja di luar prosedur yakni di luar kajian Bappenas.
"Nggaklah (kajian bukan dari China), jangan tendensius gitu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Kami kan punya prosedur, prosedur yang kita milikin dong. Masa di luar prosedur gimana sih. Ini kan di luar prosedur, prosedur kita punya Bappenas," lanjut dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menuding kajian pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan berasal dari pemerintah melalui Bappenas. Melainkan, kata Amien, kajian itu berasal dari China.
Amien meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara yang menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kebaikannya.
"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali. Saudara sekalian, di dunia ini ada struggle for global supremacy, struggle for global hegemony antara Amerika dan Tiongkok. Kemudian Tiongkok ini sekarang dari segi military power sudah hampir neck on neck, hampir sama," ujar Amien dalam seminar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Tidak cuma menuding kajian pondah ibu kota berasal dari China, Amien kemudian menyebut jika pemindahan ibu kota ke Kalimantan justru bakal mempercepat pengambialihan Republik Indonesia oleh tangan Tiongkok.
Jadi saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Pak Mao Zedong. Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat bisa menduduki negara lain, negara-negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak?" tandasnya.
Baca Juga: Kritik Pemerintah soal Papua, Amien Rais: Rezim Amatiran Sebentar Lagi Ajal
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026