Dewan Adat: Jakarta, Setop Sudutkan Rakyat Papua dan Alihkan Isu Rasisme

Suara.com - Dewan Adat Wilayah Lapago di Provinsi Papua mendesak pemerintah Indonesia di Jakarta berhenti menyangkal dan mengalihkan isu rasisme yang membangkitkan amarah seluruh rakyat tanah Papua.

Tudingan terhadap orang asli Papua, hingga menuduh tokoh Papua Merdeka menggerakkan aksi anarkistis, justru menunjukkan pengambil kebijakan di Jakarta berupaya mengalihkan isu rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua versi Konferesi Luar Biasa (KLB) Engelbertus Surabut kepada jurnalis Jubi.co.id di Jayapura, Rabu (4/9/2019).

“Wiranto mengatakan aktor anarkisme demontran di Papua [adalah] Benny Wenda. Itu saya pikir itu hanya [upaya] mengalihkan isu. Kuburkan isu sebenarnya,”ungkap Engelbertus Surabut.

Surabut meminta pemerintah fokus membicarakan akar masalah Papua, dan fokus menangani penyebab demonstrasi terus terjadi di Papua selama dua pekan pascatindakan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019.

Surabut menegaskan, demonstrasi terjadi bukan karena digerakkan tokoh Papua seperti Benny Wenda, namun karena ujaran kebencian terhadap orang Papua.

“Masyarakat ini spontanitas demo karena teriakan monyet. [Melawan] rasisme, itu yang mereka lakukan. Persoalan jelas tidak boleh kaburkan dan ungkapan pembedaan [yang mengarah kepada rasisme dan diskriminasi] itu berlangsung lama. Jadi [unjukrasa] itu [terjadi karena] akumulasi rasa tidak diterima, dan [kesadaran bahwa Papua ternyata] memang dibedakan,”ungkapnya.

Karena merasa dibedakan dan didiskriminasi, demikian menurut Surabut, rakyat Papua menarik kesimpulan bahwa persoalan itu hanya dapat diselesaikan dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua.

Rakyat Papua merasa harus berpisah dari Indonesia, karena Indonesia tidak bisa menerima perbedaan itu sejak Papua dijadikan bagian Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969.

Baca Juga: Benny Wenda Buat Papua Rusuh untuk Jadi Bahan di Rapat Komisi HAM PBB

“Tetapi itu baru sebatas aspirasi. Jadi pemerintah tidak perlu terlalu panik dan mengatasnamakan keamanan [untuk bertindak] represif terhadap demontran,”ungkapnya.

Surabut berpendapat, seharusnya pemerintah memberikan ruang kepada setiap protes rakyat Papua. Bersamaan dengan itu, pemerintah mencari tokoh-tokoh kunci dari rakyat yang protes, lalu mencari solusinya bersama.

“Itu yang harus pemerintah [lakukan]. Tetapi ini saya lihat pemerintah kerja seperti mobil pemadam kebakaran,  hanya fokus padamkan api, tanpa melihat asal usul api dan siapa penyebab  api itu. Kalau begini masalah tidak akan pernah selesai,” kata Surabut.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay mengatakan selama berdemonstrasi, mereka menuntut referendum.

Sebab, referendum dinilai menjadi solusi paling demokratis atas berbagai perbedaan antara Papua dan Jakarta.

“Kami menuntut referendum karena itu hak asasi politik kami,”ungkap Gobay kepada jurnalis dalam jumpa persnya di Jayapura pekan lalu.