Selama Masih Jadi Wapres, JK Tak Izinkan Pemekaran Daerah karena Boros

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan pemekaran daerah. JK menilai pemakaran yang dilaksanakan sebelumnya dinilai tidak memberikan kesejahteraan yang baik.

Hal itu disampaikan Wapres JK ketika audiensi bersama Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Saat audensi, ada salah satu mahasiswa yang mengungkapkan keinginannya adanya pemekaran di Buton, Sulawesi Tenggara.

"Selama saya di sini, saya tidak mengizinkan itu, karena akan terjadi pemborosan biaya," kata JK.

Pemborosan yang diaksud JK karena menilai pemekaran di suatu daerah tidak sedikit. Menurutnya, anggaran justru membengkak ketika digunakan oleh para elit yang hendak melakukan pemekaran.

"Akhirnya biaya negeri ini habis untuk bayar gaji, kantor bupati, anggota DPRD, macam-macam ongkosnya tidak jatuh ke rakyat, jatuhnya ke elit-elit yang mau memekarkan itu, karena itu tidak ada," ujarnya.

Selain menolak pemekaran Pula Buton, JK juga menolak adanya wacana pemekaran Jakarta Tenggara dan Provinsi Bogor Raya.

"Mau dimanapun, di Jawa, di Bogor itu penduduknya 3,5 juta satu Kabupaten. Itu lebih besar satu provinsi di Sulawesi Tenggara. Tetap tidak boleh dimekarkan karena ongkosnya besar, dan itu semua minta pusat ongkosnya," tandasnya.

Baca Juga: Serius Usulkan Provinsi Bogor Raya, Pemkot Gaet IPB Garap Kajian Akademik