Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berharap Pemerintah Indonesia menemukan keberadaan Benny Wenda, terkait dugaan propaganda jarak jauh yang dilakukannya dalam kerusuhan Papua dan Papua Barat.
Selain itu, Hikmahanto juga mengemukakan, Pemerintah Indonesia juga sebaiknya memiliki bukti-bukti agar mudah melakukan proses hukum kepada Benny Wenda.
Kepolisian RI mengendus campur tangan Benny dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu. Meski saat ini Benny menjadi Warga Negara Inggris, Hikmahanto mengatakan tetap harus ditelisik keberadaannya.
"Yang pasti Benny Wenda (harus dicari) sekarang ada di mana," kata Hikmahanto kepada Suara.com, Jumat (6/9/2019).
"Kalau misalnya, hanya warga negara tuh sulit, karena bisa saja dia warga negara Inggris tapi bermukimnya di Vanuatu atau dimana gitu kan," sambungnya.
Kalau Pemerintah Indonesia sudah menemukan posisi Benny, langkah selanjutnya yang bisa ditempuh ialah bekerja sama dengan pemerintah di lokasi Benny tinggal untuk menyerahkan bukti-bukti agar proses hukum bisa dilakukan.
"Yang kita (pemerintah) minta negara tersebut untuk melakukan proses hukum kepada Benny Wenda dengan bukti-bukti yang kita berikan kepada mereka," katanya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengancam akan menangkap Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Merdeka atau United Liberation Movement for West (ULMWP) Benny Wenda begitu masuk ke Indonesia. Kini Benny Wenda mendapat suaka dari Inggris.
Hal tersebut dikatakan Wiranto, saat ditanya soal proses hukum Benny Wenda yang disebut mantan Panglima ABRI itu sebagai biang kerok kerusuhan Papua. Indonesia pun kesulitan memproses hukum Benny Wenda.
Baca Juga: Pengamat: Propaganda Benny Wenda Mirip Gaya Ceramah Khomeini
"Masuk ke Indonesia saya tangkap atau kita tangkap," kata Wiranto saat jumpa pers di Kantornya, Rabu (4/9/2019).
Berita Terkait
-
Pengamat: Propaganda Benny Wenda Mirip Gaya Ceramah Khomeini
-
Polri Sebut Kerusuhan Papua Sudah Didesain hingga ke Peringatan 1 Desember
-
Pengamat: Jejak Diplomasi Benny Wenda Serupa Pencetus GAM Hasan Tiro
-
Pengamat: Benny Wenda Diplomasi ke PBB untuk Kepentingan Referendum Papua
-
Hendropriyono Sebut Benny Wenda Pengkhianat: Jangan Dikasih Panggung
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!