Suara.com - Eks Cawapres Sandiaga Uno turut menanggapi rencana DPR RI untuk merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menciptakan pemerintahan yang bersih. Terkait hal itu, Sandiaga mengaku bersama eks Capres Prabowo Subianto mendukung apapun upaya untuk pemberantasan korupsi tersebut.
Jika revisi UU KPK tersebut memang dianggap bakal menjadikan pemerintahan lebih bersih dengan pemberantasan korupsi, maka menurut Sandiaga revisi bisa saja dilakukan.
"Saya dan Pak Prabowo selalu berpendapat bahwa kita perlu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama untuk pemerintahan yang bersih dan kuat dan segala upaya tentunya harus didukung. Kalau misalnya revisi ini justru akan menghadirkan pemerintahan yang bersih ya tentunya harus," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Namun ia memandang DPR perlu untuj mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari masyarajat mengenai rencana revisi UU KPK.
Menurutnya, revisi KPK juga perlu mendapat kejelasan langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Ya sekarang kan ada di meja presiden. Jadi presiden nanti yang menjelaskan kepada masyarakat dan duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan arah ke depan bagaimana menghadirkan pemerintahan yang kuat, yang bersih dan bebas korupsi," kata Sandiaga.
Berita Terkait
-
Kirim Surat ke Jokowi, Dekan FH Kampus Muhammadiyah Tolak RUU KPK
-
Rumor Merapat ke Gerindra, Sandiaga: Nanti Saya Bicarakan dengan Prabowo
-
Tokoh Lintas Agama Deklarasi Tolak Revisi UU KPK
-
Gerindra: Revisi UU KPK Ciptakan Monster Korupsi di Indonesia
-
Dukung Revisi UU KPK, Ratusan Massa AMS Minta Jokowi Segera Mengesahkannya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Diduga Adu Kecepatan, 4 Fakta SUV Mewah Jetour T2 hangus Terbakar Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan