Jokowi Bangun Istana di Papua, Ketua DPRD Jayapura Sumbang Tanah 10 Hektare

Suara.com - Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo mengaku pembangunan Istana Presiden Joko Widodo di Papua akan dikerjakan pada tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, target pembangunan Kantor Jokowi itu akan ditargetkan selama dua tahun.

"Tadi beliau (Presiden Jokowi) sampaikan pada saat makan, bahwa untuk Istana Presiden paling tidak dua tahun baru selesai. Jadi akan dimulai tahun depan," ujar Abisai sesuai menghadap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Istana Presiden di Papua tersebut diusulkan oleh tokoh Papua saat bertemu Jokowi di Istana Negara.

Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Papua Jokowi-Ma'ruf itu menuturkan pihaknya akan segera menyiapkan kebutuhan administrasi perihal lahan 10 hektare diberikan untuk pembangunan di Istana Kepresidenan di Papua.

"Saya akan kembali ke Jayapura untuk mempersiapkan administrasi berkaitan dengan lahan atau tanah 10 hektare sampai dengan disertifikatkan," kata Abisai.

Abisai mengaku akan menyumbang tanah miliknya seluas 10 hektare untuk pembangunan Kantor Presiden.

"Itulah sebabnya apa yang saya berikan pada negara Republik Indonesia, 10 hektare, 100 ribu meter persegi. Saya beri cuma-cuma. Itu tanah milik saya sendiri yang saya berikan pada negara untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia. Kalau di Bali ada, Jogja ada, Bogor ada, maka di Papua harus ada Istana Presiden," kata dia.

"Sehingga perjalanan Pak Presiden ke Papua yang selalu dijudulkan berkunjung ke Papua, kita ubah dengan berkantor di Papua," sambungnya.

Baca Juga: Menteri Jokowi Diusul Pakai Mobil Esemka, Menperin: Pakai Pikap?

Lebih lanjut, Abisai mengatakan nantinya saat berkantor di Papua Jokowi bisa melihat secara utuh kondisi yang ada di Papua. Bahkan kata dia, kehadiran Jokowi berkantor di Papua bisa menyentuh kelompok-kelompok yang belum terjamah.

"Ada kelompok-kelompok yang belum dijamah dengan baik, semua akan kita, akan dijamah semua supaya tidak ada lagi yang bikin kacau di Papua. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati buat Papua," katanya.