Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebutkan adanya fenomena risak dalam dunia maya (cyber bullying) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurutnya potensi fenomena tersebut akan kembali nampak pada Pemilukada 2020.
Yasonna mengatakan bahwa saat Pemilu 2019 berlaku, cyber bullying sudah justru terasa seperti tawuran massal di dunia maya. Hal itu disampaikannya lantaran melihat adanya gejala saling risak antar pendukung melalui platform media sosial.
"Pesta demokrasi tidak terasa seperti pesta demokrasi melainkan tawuran massal di dunia maya," kata Yassona saat menyampaikan orasi ilmiahnya di Mutiara Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).
"Dengan motivasi yang lebih militan karena ingin mengalahkan kubu lain, itulah yang membuat situasi politik kita cenderung panas," sambungnya.
Yasonna kemudian menjelaskan bahwa saat ini tidak ada ruang sama sekali yang tidak dimasuki oleh internet. Kondisi itu pun kemudian dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan layanan publik, atau pun tokoh politik yang memanfaatkan media sosial untuk menjaga kesetiaan dari konstituennya.
Berbicara soal politik dan gejala cyber bullying, Yasonna mengatakan bahwa potensi tersebut dapat dilihat muncul pada Pemilukada 2020.
"Maka dalam waktu dekat tahun depan akan kita lihat ada 270 Pemilukada maka potensi cyber bullying juga akan dapat kita lihat dalam perkembangan-perkembangan yang akan datang," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung