Suara.com - Fraksi partai Golkar di DPRD Jakarta turut menanggapi usulan pembubaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Isu itu muncul setelah pembantu Gubernur Anies Baswedan itu dinilai kinerjanya kurang baik.
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, itu membandingkan dengan TGUPP zaman Anies dengan masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Judistira mengatakan TGUPP era Ahok yang berjumlah enam orang kerjanya lebih kelihatan daripada dengan TGUPP era Anies. Sementara jumlahnya di masa Anies jauh lebih banyak mencapai puluhan orang.
"Ada perbedaan di saat Ahok dan Anies, zaman Ahok itu TGUPP berjumlah enam orang, tapi ada kinerja dan diperlihatkan," kata Judistira saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).
Selain perbedaan jumlah, Judistira juga menyebut gaji TGUPP Anies berbeda dengan Ahok. Gaji TGUPP era Anies anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena itu ia menyayangkan anggaran daerah yang terbuang tapi kinerjanya kurang baik.
"Zaman pak Anies dibayar menggunakan anggaran daerah, tapi efektifitas kinerjanya tidak kelihatan. Padahal jumlahnya mencapai puluhan orang," jelasnya.
Meski demikian ia tidak mengusulkan agar TGUPP Anies dibubarkan. Kakak dari aktris Nia Ramadhani ini ingin agar kinerja TGUPP sekarang lebih ditingkatkan.
"Seharusnya kinerjanya lebih diperlihatkan karena memakai uang rakyat. Sejauh ini mereka tidak kelihatan, hanya kelihatan di twitter," pungkasnya.
Sebelumnya Eks anggota Presidium Alumni (PA) 212 Faizal Assegaf mengkritik keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurutnya, tim tersebut mestinya ditiadakan.
Baca Juga: Anies hingga Ahok Melayat ke Rumah Duka BJ Haibie Pagi Ini
Melalui jejaring Twitter pribadinya @faizalassegaf, Faizal Assegaf menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mempertahankan TGUPP.
Blak-blakan, Faisal menganggap tim tersebut tidak memiliki manfatat bagi rakyat dan justru menghabiskan anggaran pemprov.
"Sebaiknya pak @aniesbaswedan segera bubarkan TGUPP, tidak ada manfaat dan hanya kuras uang rakyat," cuit @faizalassegaf, Rabu (11/9/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu