Suara.com - Mantan pegiat demokrasi Fadjroel Rachman satu suara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui sebagian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Fadjroel berharap draf revisi UU KPK yang sudah disetujui Jokowi dapat menjadi perdebatan akademik ketika digodok oleh DPR RI dan menjadikan UU KPK lebih baik.
Fadjroel yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk itu buka suara soal revisi UU KPK, meskipun sempat disinggung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena dianggap senyap ketika sudah berada di lingkungan Istana.
Ia menjelaskan keputusan Jokowi terkait revisi UU KPK masih harus dibahas oleh DPR ke depannya.
"Kan ini terus berjalan sampai ke DPR diperdebatkan lagi kalau saya berharap itu menjadi debat akademik. Mudah-mudahan nanti dicapai yang lebih baik untuk semua," kata Fajdroel kepada Suara.com, Jumat (13/9/2019).
Fadjroel kemudian menerangkan bahwa apa yang dilakukan Jokowi dengan menyetujui revisi UU KPK itu ialah merupakan tanggapan kritis dari seorang presiden ketika ada usulan revisi sebuah undang-undang.
"Sebenarnya itu kan tanggapan kritis atas usulan revisi ya memang harus begitu supaya selalu ada upaya untuk lebih maju lagi. Setiap usulan kan harus diberi tanggapan denan tenang secara akademis, hukum dan juga secara politik tentunya," ujarnya.
Mengenai singgungan ICW, Fadjroel hanya menyampaikan terima kasih dan menjelaskan suara dirinya soal revisi UU KPK sudah disampaikan oleh Jokowi.
"Saya kan presidensial man, orangnya pak Jokowi jadi saya tentu mengikuti apa yang sudah didiskusikan bersama-sama artinya pak Jokowi dan kami sebagai orang-orang yang dimintai pendapat biasanya gitu, ya, sepakat dengan apa yang disampaikan pak Jokowi," katanya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Minta Jokowi Selamatkan KPK
Berita Terkait
-
Agus Rahardjo: Kami Menyerahkan Tanggungjawab Pengelolaan KPK ke Presiden
-
Dianggap Hilang Saat Darurat RUU KPK, Fadjroel: Sudah Dijawab Jokowi
-
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Bahas RUU KPK Sampai Pelantikan DPR
-
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi
-
Dukung Langkah Jokowi, PP Pemuda Muhammadiyah: Jalan Tengah Polemik RUU KPK
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan