Suara.com - Mantan pegiat demokrasi Fadjroel Rachman satu suara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui sebagian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Fadjroel berharap draf revisi UU KPK yang sudah disetujui Jokowi dapat menjadi perdebatan akademik ketika digodok oleh DPR RI dan menjadikan UU KPK lebih baik.
Fadjroel yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk itu buka suara soal revisi UU KPK, meskipun sempat disinggung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena dianggap senyap ketika sudah berada di lingkungan Istana.
Ia menjelaskan keputusan Jokowi terkait revisi UU KPK masih harus dibahas oleh DPR ke depannya.
"Kan ini terus berjalan sampai ke DPR diperdebatkan lagi kalau saya berharap itu menjadi debat akademik. Mudah-mudahan nanti dicapai yang lebih baik untuk semua," kata Fajdroel kepada Suara.com, Jumat (13/9/2019).
Fadjroel kemudian menerangkan bahwa apa yang dilakukan Jokowi dengan menyetujui revisi UU KPK itu ialah merupakan tanggapan kritis dari seorang presiden ketika ada usulan revisi sebuah undang-undang.
"Sebenarnya itu kan tanggapan kritis atas usulan revisi ya memang harus begitu supaya selalu ada upaya untuk lebih maju lagi. Setiap usulan kan harus diberi tanggapan denan tenang secara akademis, hukum dan juga secara politik tentunya," ujarnya.
Mengenai singgungan ICW, Fadjroel hanya menyampaikan terima kasih dan menjelaskan suara dirinya soal revisi UU KPK sudah disampaikan oleh Jokowi.
"Saya kan presidensial man, orangnya pak Jokowi jadi saya tentu mengikuti apa yang sudah didiskusikan bersama-sama artinya pak Jokowi dan kami sebagai orang-orang yang dimintai pendapat biasanya gitu, ya, sepakat dengan apa yang disampaikan pak Jokowi," katanya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Minta Jokowi Selamatkan KPK
Berita Terkait
-
Agus Rahardjo: Kami Menyerahkan Tanggungjawab Pengelolaan KPK ke Presiden
-
Dianggap Hilang Saat Darurat RUU KPK, Fadjroel: Sudah Dijawab Jokowi
-
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Bahas RUU KPK Sampai Pelantikan DPR
-
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi
-
Dukung Langkah Jokowi, PP Pemuda Muhammadiyah: Jalan Tengah Polemik RUU KPK
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai