Suara.com - Mantan pegiat demokrasi Fadjroel Rachman satu suara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui sebagian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Fadjroel berharap draf revisi UU KPK yang sudah disetujui Jokowi dapat menjadi perdebatan akademik ketika digodok oleh DPR RI dan menjadikan UU KPK lebih baik.
Fadjroel yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk itu buka suara soal revisi UU KPK, meskipun sempat disinggung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) karena dianggap senyap ketika sudah berada di lingkungan Istana.
Ia menjelaskan keputusan Jokowi terkait revisi UU KPK masih harus dibahas oleh DPR ke depannya.
"Kan ini terus berjalan sampai ke DPR diperdebatkan lagi kalau saya berharap itu menjadi debat akademik. Mudah-mudahan nanti dicapai yang lebih baik untuk semua," kata Fajdroel kepada Suara.com, Jumat (13/9/2019).
Fadjroel kemudian menerangkan bahwa apa yang dilakukan Jokowi dengan menyetujui revisi UU KPK itu ialah merupakan tanggapan kritis dari seorang presiden ketika ada usulan revisi sebuah undang-undang.
"Sebenarnya itu kan tanggapan kritis atas usulan revisi ya memang harus begitu supaya selalu ada upaya untuk lebih maju lagi. Setiap usulan kan harus diberi tanggapan denan tenang secara akademis, hukum dan juga secara politik tentunya," ujarnya.
Mengenai singgungan ICW, Fadjroel hanya menyampaikan terima kasih dan menjelaskan suara dirinya soal revisi UU KPK sudah disampaikan oleh Jokowi.
"Saya kan presidensial man, orangnya pak Jokowi jadi saya tentu mengikuti apa yang sudah didiskusikan bersama-sama artinya pak Jokowi dan kami sebagai orang-orang yang dimintai pendapat biasanya gitu, ya, sepakat dengan apa yang disampaikan pak Jokowi," katanya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Minta Jokowi Selamatkan KPK
Berita Terkait
-
Agus Rahardjo: Kami Menyerahkan Tanggungjawab Pengelolaan KPK ke Presiden
-
Dianggap Hilang Saat Darurat RUU KPK, Fadjroel: Sudah Dijawab Jokowi
-
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Bahas RUU KPK Sampai Pelantikan DPR
-
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi
-
Dukung Langkah Jokowi, PP Pemuda Muhammadiyah: Jalan Tengah Polemik RUU KPK
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook