Suara.com - Salah satu peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ikut angkat bicara terkait polemik revisi Undang-undang KPK serta pemilihan pimpinan baru komisi antirasuah itu.
Melalui riset content analysis, Assosiate Researcher LP3ES Dr. Ismail Fahmi mengaitkan hal ini dengan fenomena cyber troops dan komputerisasi propaganda.
Kontroversi KPK semakin ramai dibicarakan sejak sepekan terakhir baik di media sosial seperti di Twitter, Facebook, media online dan lain-lain. Fenomena ini dikaji oleh Dr. Ismail Fahmi.
“Jadi ini ada dua pertanyaan yang ingin kita jawab lewat penelitian ini, pertama apakah ada yang namanya fenomena cyber troops dan komputerisasi propaganda?. Kedua apa yang mereka lakukan dalam memanipulasi opini publik terkait dengan KPK?," ujar Ismail Fahmi di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Ia menjelaskan, cyber troops adalah team yang ada di cyber atau internet yang digunakan oleh pemerintah militer atau partai politik dan propaganda yang sifatnya otomatisasi untuk membangun opini publik.
Di mana cyber troops juga dipakai saat kontestasi pemilu dan berfungsi mempengaruhi opini publik.
Menurut Fahmi, ada empat kelompok cyber troops yakni kelompok oposisi, kelompok yang pro pemerintah, information (media) dan public. Di sini peran media sangat lah penting dalam menyebar kan informasi.
"Satu hal yang saya garis bawahi adalah ketika ada masalah media punya peranan yang sangat penting karena dia berada di tengah dan dia bisa menyampaikan informasi entah benar entah salah itu akan dipakai oleh masing-masing kubu," kata Fahmi.
Mekanisme memanipulasi opini publik ini dilakukan melalui hastag, narasi dan pembuatan konten sepeti meme. Namun kejanggalan terasa ketika muncul tweet yang tidak normal dari sebuah akun yang mentweet beberapa tweet secara bersamaan yang dinilai kurang masuk akal.
Dari itu, Dr. Ismail Fahmi mengidentifiksi adanya tanda-tanda spam yang dilakukan oleh robot.
Baca Juga: Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir
“Ini contohnya kalau dilihat dia melakukan tweet pada jam yang sama 18.59 bisa bikin beberapa tweet sekaligus. Gak mungkin kalau kita nulis, copas-copas juga gak mungkin, ini dilakukan oleh robot. Give away juga sama, jadi yang merespon give away bukan hanya orang tapi robot juga," Fahmi menjelaskan.
Ia juga menyebut, konten creation melalui meme tentang KPK yang beredar di sosial media juga sangat profesional dan terkoordinir.
Lalu soal penulisan narasi menurut Fahmi juga sangat efektif dalam membangun opini publik. Sebab narasi menjadi entri point, membuat distorsi informasi membangun ketidakyakinan kepada KPK.
"Kesimpulannya satu kata sama bahwa memang ada upaya penggunaan cyber troops dalam memanipulasi pemberitaan terkait KPK ini," imbuh Dr. Ismail Fahmi. (Shifa Audia)
Berita Terkait
-
Ilmuwan: Polemik RUU KPK Harus jadi Catatan Bersama
-
Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir
-
SP3 dan Ketua KPK Firli, Pakar Hukum: Satu Paket Penyelamat Koruptor
-
KPK Pelajari Pasal 45 UU KPK Baru yang Berpotensi Sudutkan Novel Baswedan
-
Revisi UU KPK Dinilai Hambat Investasi, Ekonom: Bakal Marak Hengki Pengki
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo