Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019. Ikhtisar tersebut langsung diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara ke Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Jokowi mengaku bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Pada tahun kali ini ia menyebut banyak Kementerian dan Lembaga yang juga mendapat WTP.
"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ujar Jokowi.
Jokowi mengklaim di periode kedunya akan menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Terkait laporan tersebut ia akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
Kepala Negara akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.
"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata dia.
Sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik.
"Progressnya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," tutur Moermahadi.
Moermahadi menuturkan, ada dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga: Audit BPK: Masih Ada Perusahaan Kelapa Sawit Nakal
Sementara kata dia, dua lembaga yang juga memperoleh WDP yakni Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan disclaimer itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," kata Moermahadi.
Untuk diketahui, IHPS I Tahun 2019 merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya