Mau Aksi di Jakarta, Mahasiswa Semarang Disetop Polisi, Dituding Bawa Sajam

Suara.com - Perjalanan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) terhambat saat dalam perjalanan menuju Jakarta.

Menurut keterangan pengguna akun Twitter @senengdipeluk, Selasa (24/9/2019), bus yang mereka tumpangi dicegat polisi.

Seluruh mahasiswa di dalamnya pun tertahan di Rest Area 228 A Tol Kanci-Pejagan, Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

"Polisi menahan dan mengancam, jika perjalanan dilanjutkan, PO bus akan dibekukan," cuit @senengdipeluk.

Ia menyebutkan, ancaman polisi tersebut disertai tuduhan bahwa sekelompok mahasiswa asal Semarang itu membawa senjata tajam.

"Padahal membawa senjata tidak, bersikap anarkis juga tidak #ReformasiDikorupsi," imbuhnya.

Dirinya juga menceritakan, tanpa sepengetahuan para penumpang di dalamnya, bus yang mengangkut para mahasiswa itu diputar balik ke Semarang.

Begitu menyadari arah perjalanannya tidak benar, mereka memberi pengertian pada sopir bus.

Upaya tersebut, kata @senengdipeluk, berhasil, sehingga rombongan bisa melanjutkan perjalanan sampai Jakarta.

Baca Juga: Banyak Grafiti Protes DPR Tolol, Polisi: Kelompok Anarko Sudah Main

"Doakanlah semua yang sedang ke Senayan bisa sampai dengan selamat," tambahnya.

Kabar yang disertai foto dan video ini seketika viral dan telah di-retweet di atas delapan ribu kali.

Belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait soal pencegatan yang disertai tuduhan dari petugas kepolisian ini.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Aksi berlangsung sampai malam hingga belasan mahasiswa berhasil merangsek masuk ke area dalam Gedung DPR RI, dengan memanjat gerbang utama.

Menurut keterangan musikus Ananda Badudu, ada lima tuntutan dari para mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR:

1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK.
3. Tolak dwifungsi Polri.
4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan.
5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator bagi kehidupan rakyat, termasuk mencemari udara dan air sebagai karunia Tuhan YME, seperti halnya kebakaran hutan, yang saat ini terjadi di Sumatra dan Kalimantan, dan pidanakan pihak yang terlibat.

Pada Selasa (24/9/2019), massa kembali bergerak menuju Gedung DPR, di kawasan Senayan, Jakarta untuk melanjutkan aksi unjuk rasa.