Suara.com - Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam aksi penembakan 2 mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari. Pemerintahan Jokowi dinilai represif.
Hal itu diungkapkan mereka dalam aksi demonstrasi singkat di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Mereka membawa berbagai poster yang berisi aspirasi dan tudingan ke pemerintahan Jokowi. Salah satunya poster yang bertulisan "Jokowi Rezim Fasis" atau pemerintahan otoriter.
Sekitar 30 orang yang berasal dari berbagai LSM bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyurakan aspirasi mereka terkait perlawanan ke pemerintahan.
"Kawan-kawan kita seperjungan dari gerakan mahasiswa dan pelajar terus melakukan aksi dan kampanye perlawanan terhadap berbagai kegiatan dan rencana yang di jalankan oleh pemerintahan Jokowi untuk membuat berbagai peraturan-peraturan baru yang dinilai oleh rakyat akan melanggengkan penindasan, akan semakin menebalkan fasisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi hari ini," kata Sekertaris FPR, Dimas di Taman Pandang, Jalan Silang Monas Barat Laut Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Selain itu dalam aksi ini juga bertujuan mengecam penembakan dan kekerasan Kepolisian terhadap mahasiswa di Kendari. Penembakan dan Kekerasan ini mengakibatkan tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tengah.
"Bahkan di Kendara Sulawesi Tenggara tindak kekerasan dan represifitas yang dialami oleh gerakan mahasiswa sampai-sampai harus merenggut korban jiwa. Dua mahasiswa asal Kendari meninggal dunia," kata Dimas.
Mahasiswa Fakultas Perikana Universitas Haluoleo Kendari, Randy tewas dengab luka tembak di dada bagian kanan, dan Mahasiswa Universitas Haluoleo lainnya Yusuf Kardawi tewas akibat luka kekerasan di kepala.
"Pertama, atas nama Randy, yang sudah dipastikan bahwa dia meninggal karena luka tembak di dada sebelah kanan. Begitu juga Yusuf yang meninggal karena dihantam bagian kepala saat bentrokan terjadi antara massa aksi mahasiswa dengan aparat kepolisian," kata Dimas.
FPR meminta agar Jokowi mengehentikan aparat kepolisian yang melakukan penindasan, penekanan, dan tindakan kekerasan lain kepada rakyat indonesia. Hal ini dianggap sebagai watak fasis dan watak anti demokrasi rezim Jokowi dalam menanggapi ekspresi dan aspirasi rakyat.
Baca Juga: Ibu Hamil Tertembak saat Demo Rusuh di Kendari, Polri: Arahnya dari Atas
"Itu adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang fasis bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti terhadap rakyat, yang anti terhadap demokrasi. Berbagai saluran yang dilakukan oleh gerakan rakyat di Indonesia untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi kerap direspons dengan tindak kekerasan dan represifitas," kata Dimas.
Berikut tuntutan mereka:
1. Mengecam keras penembakan dan kekerasan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas aksi mahasiswa yang mengakibatkan meninggalnya 2 Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari
2. Tangkap KAPOLDA Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab atas penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari
3. Mengecam keras tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi rakyat dan pemuda-mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut pembatalan aturan perundang-undangan baru yang anti rakyat dan semakin menindas rakyat
4. Segera padamkan api dan selamatkan korban asap! Berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan