Suara.com - Cap 'pemalas' banyak disematkan kalangan masyarakat usai melihat banyaknya anggota DPR RI yang baru saja dilantik malah tidak hadir dalam rapat paripurna. Atau beberapa di antaranya malah kedapatan ada yang tertidur. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan pandangan itu tidak dapat dihindari.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan bahwa masyarakat akan melihat beranda depan dari DPR yang tak lain ialah rapat paripurna. Justru para anggota dewan itu sudah berani untuk tidak hadir dalam rapat paripurna yang memiliki makna simbolik bagi parlemen.
"Mereka saja berani tidak hadir, memperlihatkan ruang dewan yang misalnya tidak terisi. Bagaimana kemudian ruang-ruang itu ruang tertutup," kata Titi saat dihubungi Suara.com, Kamis (3/10/2019).
"Jadi, saya kira tidak terhindarkan kalau masyarakat punya kesan dan persepsi seperti itu," sambungnya.
Selain itu, ia menilai para anggota dewan itu kurang menjalankan komunikasi publik ke masyarakat terkait dengan tugas-tugasnya menjadi wakil rakyat secara detail.
"Harusnya mereka juga punya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas," ujarnya.
Kemudian Titi juga mengetahui kalau banyak dari anggota dewan yang beralasan kelelahan karena mengikuti serangkaian agenda. Justru, kata dia, itulah yang menjadi tantangan bagi para anggota dewan sebagai wakil rakyat.
"Untuk punya tata kelola kerja yang efektif apalagi mereka saat ini punya beban besar untuk menyelamatkan marwah DPR dan yang terpenting menjalankan amanat rakyat sehingga rakyat percaya," tandasnya.
Untuk diketahui, baru memasuki hari kedua kerja setelah dilantik, Rabu (2/10/2019), ruang sidang paripurna di gedung DPR RI terbilang lengang. Sebab, banyak wakil rakyat terhormat yang baru dilantik Selasa (1/10), tidak masuk.
Baca Juga: Baru Dilantik, Status Anggota DPR Mulan Jameela Langsung Digugat
Dalam agenda rapat paripurna MPR RI yang dipimpin oleh pimpinan sementara Hillary Brigita Lasut – Abdul Wahab itu tercatat hanya dihadiri oleh 376 anggota dewan.
Padahal, total anggota dewan yang dilantik yakni sebanyak 711 orang, dengan rincian 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Imbasnya, tak sedikit kursi ruang paripurna kosong.
Berita Terkait
-
Jadi Anggota DPR RI, Ini 3 Mobil Milik Krisdayanti
-
Anggota DPRD DKI Sering Telat Rapat, Uang Rakyat Hilang Rp 40 Juta Per Jam
-
Anggota DPR Pelaku Poligami: Periode Pertama Baru 2 Istri, Sekarang 3 Istri
-
Foto-foto Keseharian Anggota DPR Lora Fadil Bareng 3 Istrinya
-
Hari Kedua Kerja, dari 711 Anggota DPR Cuma 376 Orang Ikut Sidang Paripurna
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka