Suara.com - Setidaknya ada 119 lokasi pembunuhan massal peristiwa 1965 yang terdata Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 di Jawa Tengah. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibanding daerah lain.
Selain di Jawa Tengah, ada sebanyak 116 lokasi pembunuhan massal di Jawa Timur.
Dari total 116 lokasi di Jawa Tengah, paling banyak berada di Kabupaten Grobogan sejumlah 32 kuburan massal serta Kabupaten Boyolali sebanyak 20 kuburan massal. Sementara untuk Jawa Timur paling banyak di Madiun 12 lokasi dan Blitar 11 lokasi.
"Saya sangat prihatin dan sedih jumlah korban kebijakan masif, terstruktur dan sistematis itu nyaris dilupakan negara," ujar Ketua YPKP 65 Bedjo Untung di Kantor Komnas HAM, Jakarta seperti dilansir Antara saat menyerahkan laporan kuburan massal pada Kamis (3/10/2019).
Selain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari total 346 lokasi di seluruh Indonesia yang ditemukan YPKP 65, sebanyak 22 lokasi di Sumatera Barat, 17 lokasi di Sumatera Utara, 9 lokasi di DIY, Jawa Barat 7 lokasi, Daerah Istimewa Aceh 7 lokasi dan Riau dan Kepri 6 lokasi.
Selanjutnya Sumatera Selatan 2 lokasi, Lampung 8 lokasi, Bali 11 lokasi, Kalimantan Timur 1 lokasi, Kalimantan Tengah 1 lokasi, NTT 10 lokasi dan Sulawesi 9 lokasi.
Ratusan kuburan massal itu diminta dijadikan barang bukti pembunuhan dalam operasi militer rezim Orde Baru yang hingga kini tidak diproses hukum.
Jumlah temuan hingga Oktober 2019 itu termasuk temuan sebelumnya pada 2015 sebanyak 112 kuburan massal, yang juga telah dilaporkan ke Komnas HAM, tetapi Bedjo Untung menyebut hingga kini belum ditindaklanjuti Komnas HAM.
YPKP 65 memperoleh informasi lokasi ratusan kuburan massal tersebut dari saksi mata peristiwa pembunuhan 1965 yang masih hidup. (Antara)
Baca Juga: YPKP Laporkan Temuan 346 Lokasi Kuburan Massal Peristiwa 1965 ke Komnas HAM
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT