Veronica Koman, pengacara sekaligus aktivis HAM yang kekinian diburu Polri dan pemerintah Indonesia. [SBS News]
Veronica Koman pun berharap, Pemerintah Australia tidak akan menuruti tuntutan bermotif politik dari pihak berwenang di Indonesia pada Interpol dan Pemerintah Australia untuk memulangkan dirinya.
"Sebab pemerintah Indonesia kini membungkam siapa saja yang menyuarakan mengenai Papua," tambahnya.
Selain itu, ia juga berharap, Pemerintah Australia meminta Pemerintah RI menepati janjinya dua tahun lalu, yakni membukakan akses bagi jurnalis internasional dan Komisi HAM PBB untuk ke Papua.
Kedua negara ini diketahui telah menyepakati perjanjian Lombok Treaty pada 2006. Kesepakatan yang berlaku sejak 7 Februari 2008 itu mengikat Australia supaya menghormati kedaulatan NKRI, termasuk di dalamnya wilayah Papua.
Komentar
Berita Terkait
-
Veronica Koman Diancam Dibunuh: Karena Mereka Tahu Saya Benar soal Papua
-
Dinilai Kondusif Pasca Kerusuhan Wamena, Pengungsi Diimbau Kembali ke Rumah
-
Pengamat Politik Asing: Ancaman Pembunuhan ke Veronica Koman Masalah Serius
-
Anggota DPR Menangis Ingat Konflik Papua, Sebut Sidang MPR Sandiwara
-
Mahasiswa Mau Demo Istana: Tolak Selesaikan Papua Pakai Cara Militer
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre