Suara.com - Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI, Gembong Warsono menganggap anggaran sebesar Rp 2,4 miliar untuk merenovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlalu besar. Karena itu ia mempertanyakan penggunaan anggaran itu.
Gembong mengungkap renovasi rumah dinas Anies juga pernah dilakukan tahun lalu. Saat itu, kata Gembong, rumah dinas orang nomor satu di DKI itu ditambahkan lift.
"DPRD enggak tahu tiba-tiba ada alokasi anggaran buat lift itu. Sekarang ada lagi anggaran Rp 2 miliar buat apa lagi?" ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
Nantinya ia akan mempertanyakan nilai uang tersebut di Badan Anggaran (Banggar). Ia mengaku masih menunggu data rincinya soal renovasi rumah dinas itu.
"Nanti kami pertanyakan lah dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Cuma karena sekarang belum disampaikan kita belum bisa komentar," jelasnya.
Selain itu, Gembong menganggap kondisi rumah dinas Anies sebenarnya masih layak. Ia menyebut anggaran Rp 2,4 miliar itu lebih baik jika dialokasikan untuk hal lain.
"Rumahnya masih bagus. Rp 2,4 miliar kalau untuk betulin sekolah, sudah berapa sekolah yang bisa diperbaiki," pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta berencana merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Nilai anggaran pengerjaannya bahkan mencapai Rp 2,422 miliar.
Kepala Dinas Citata, Heru Hermawanto mengatakan prioritas utama pengerjaan rumah dinas Anies itu adalah pada bagian atapnya. Menurutnya atap rumah tinggal orang nomor satu di Jakarta itu sudah mulai keropos.
Baca Juga: Mahasiswa Al Azhar Korban Demo Terima Tawaran Anies Magang di Pemprov DKI
"Atap. Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai enggak karena lantainya bagus," ujar Heru saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
Berita Terkait
-
Tolak Anggaran TGUPP Dinaikkan, PDIP Berencana Minta DKI Drop di Tahun 2020
-
Beredar Isu Barter Kasus Lewat Foto Novel dan Anies, KPK: Hoaks!
-
Macet di DKI Belum Teratasi, Fraksi PDIP DPRD Buka Pengaduan Via Join Qlue
-
Anies Tak Mau Komentar Terkait Megawati Tolak Salaman dengan Surya Paloh
-
Bantah Anggaran TGUPP Meningkat, Anies: Tidak Ada Perubahan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT