Hendropriyono: Pengganggu Pelantikan Jokowi Harus Dipisahkan dari Massanya

Suara.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengimbau agar prajurit maupun purnawirawan TNI tak terseret arus politik.

Terkait maraknya aksi demonstrasi menolak RUU bermasalah, Hendropriyono juga minta pada prajurit dan punawirawan TNI untuk tidak terlibat di dalamnya. Hal itu disampaikan seusai menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Tentara Nasional Indonesia, Sabtu (5/10/2019).

"Kita tidak boleh terbawa arus hingar bingar politik, ada demo-demo yang tidak berhenti. Tidak boleh, tidak boleh ada prajurit dan purnawirawan yang terlibat di situ," ujar Hendropriyono di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (5/10/2019).

Meski demikian, Hendropriyono meminta pada pihak kepolisian untuk terus menindak dengan tegas dalang unjuk rasa berujung rusuh beberapa waktu lalu. Sebab, mereka berniat mengganggu stabilitas keamanan negara.

"Dalang-dalangnya itu merasa tidak akan bisa ditangkap, padahal tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Siapapun yang melanggar harus ditindak," kata dia.

Ia kemudian menduga ada kelompok yang sengaja ingin mengganggu jalanya pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebeagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Diketahui, pelantikan tersebut bakal berlangsung pada Minggu 20 Oktober.

"Jelas-jelas mengganggu pelantikan presiden, jadi harus sesegera mungkin secara tepat orang-orang yang mengotori gerakan anarkis ini dipisahkan dari massanya," kata dia.

Meski demikian, Hendropriyono meminta pada aparat kepolisian tak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu nangkep. Siapapun pemerintahnya yang dipilih rakyat kita dukung," tutupnya.

Baca Juga: Jokowi Didesak Cabut Status Hukum Aktivis Papua, Istana: Jangan Buru-buru