Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan tidak mengetahui adanya tawaran dari istana kepada Partai Gerindra untuk masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
"Saya belum tahu, belum tahu istana siapa yang dia maksud," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com pada Selasa (8/10/2019).
Ngabalin meminta agar Partai Gerindra tidak memainkan isu bergabungnya partai tersebut dalam koalisi Pemerintahan Jokowi.
"Tapi kalau dia main isu-isu begitu, harus jelas ngomongnya, jangan kaya buzzer enggak jelas, jangan seperti main di dunia maya. Itu kan ngomongnya jelas tuh," ucap Ngabalin.
Ngabalin menuturkan, Partai Gerindra diminta jangan senang dulu soal tawaran masuk ke kabinet Jokowi periode kedua. Lantaran itu, ia meminta kepada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap orang istana yang menawarkan kursi kabinet ke Gerindra.
"Kalau istana, istana siapa yang tawarin? Jangan GR (gede rasa) dulu supaya membuat publik jadi tidak jelas. Ngomong dong jelas-jelas siapa yang nawarin dia," katanya.
Ngabalin juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogratif untuk memilih orang-orang yang duduk dalam kabinet. Jokowi, kata Ngabalin, juga akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Presiden dan partai koalisi sebelum memilih siapa yang akan menjadi menteri.
"Jangan lupa hanya Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogratif, mungkin pertimbangan presiden akan bicara dengan wakil presiden, mungkin pertimbangan presiden akan bicara dengan partai koalisi," kata Ngabalin.
Lebih lanjut, Ngabalin meminta agar Gerindra tidak melempar isu yang tidak jelas.
Baca Juga: Akan Bahas Gabung Kabinet Jokowi, Gerindra Minta Jatah Mentan?
"Jadi enggak usah lempar-lempar isu enggak jelas, enggak karuan gitu, ngomong saja siapa yang tawarin dia. Supaya enak kita berkomentar, enak kita berbalas pantun itu enak," katanya.
Sebelumnya, Ahmad Muzani tak menampik adanya pembicaraan ihwal kemungkinan Gerindra bakal bergabung dengan koalisi atau masuk dalam pemerintahan Jokowi. Ajakan tersebut bahkan datang dari lingkup Istana.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan ada pemikiran di sekitar istana untuk itu," ucap Muzani, Senin (7/10/2019).
Terkait tawaran tersebut, Muzani mengatakan DPP Gerindra belum memberikan respons lebih jauh. Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto pun masih menimbang hal tersebut.
“Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai ketua dewan pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT