Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan tampak menolak memercayai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait UU KPK yang baru dan Perppu KPK.
Dalam program Mata Najwa "Ragu-Ragu Perpu", Kamis (9/10/2019), di Trans7, dilaporkan bahwa hasil survei menunjukkan, 70,9 persen responden menilai, revisi UU KPK melemahkan KPK.
Selain itu, 76,3 persen responden menyetujui bahwa presiden harus mengeluarkan Perppu KPK. Pada grafik yang ditampilkan, disebutkan, responden yang dimaksud tahu soal demo mahasiswa dan tentangan mahasiswa terhadap UU KPK.
Namun, Arteria Dahlan menilai, perdebatan tentang perppu tak bisa dikaitkan dengan lembaga survei karena isu perppu bersifat konstitusional.
"Ini kan domainnya MK, jadi relevansinya adalah, tatkala mahkamah mengatakan, putusannya seperti apa, perppu-nya valid, legal atau tidak" kata Arteria Dahlan.
"Jadi anda mengartikan, ketika orang bilang 76 persen setuju presiden keluarkan perppu, 70 persen publik menganggap revisi Undang-Undang KPK melemahkan KPK, Anda memaknai itu sebagai?" tanya Najwa Shihab.
"Tepatnya saya menyatakan bahwa, dengan segala hormat saya dengan LSI, itu tidak bisa dijadikan acuan," jawabnya.
Ia menganggap, hasil survei tak bisa dijadikan kajian ilmiah untuk mempertimbangkan penerbitan perppu.
Najwa Shihab pun bertanya, "Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan?"
Baca Juga: Dituding Tak Sopan, Arteria Dahlan Tolak Minta Maaf ke Emil Salim
"Bukan seperti itu dong Na, ya," sahut Arteria Dahlan.
"Saya hanya mengulang apa yang Anda katakan," kata Najwa Shihab lagi.
Lalu Arteria Dahlan melanjutkan, "Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan presiden hasil survei, bukan presiden survei. DPR RI bukanlah DPR survei."
Mendengar pernyataan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, yang juga hadir di Mata Najwa, menanggapi Arteria Dahlan.
"Tidak ada, presiden harus mendengarkan lembaga survei, tidak ada. Lembaga survei itu..." katanya.
Arteria Dahlan kemudian menuding LSI memiliki maksud tendensius dengan menampilkan hasil surveinya.
Berita Terkait
-
Ditanya Najwa soal Perpu KPK, Politisi Gerindra: Aku Bingung
-
Profil Arteria Dahlan Dirusak, Admin Wikipedia Naik Pitam
-
Arteria Dahlan Terus Potong Feri Amsari, Najwa Kewalahan
-
5 Fakta Arteria Dahlan, Anggota DPR RI yang Viral karena Bentak Emil Salim
-
Viral di Mata Najwa, Arteria Dahlan Ternyata Pernah 6 Tahun Kerja di PSSI
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!
-
Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan
-
Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi
-
Sekelompok Warga Jakarta Gelar Aksi Dukung MBG: Program Harus Lanjut, Koruptor Wajib Ditangkap
-
Dunia Pelototi Kasus Pembunuhan Jurnalis Rico Pasaribu: Investigasi Bongkar Kejanggalan Serius
-
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta
-
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Memperkeruh Situasi Nasional, Komunikasi Presiden Ikut Tersorot