Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih tak mau berbicara mengenai rencana pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan, Anieskerap mengelak ketika ditanya soal wacana itu.
Rencananya, Kampung Akuarium yang pernah digusur Gubernur DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan dibangun menjadi wisata sejarah dan budaya. Lantaran di lokasi tersebut ditemukan beberapa benda cagar budaya, berupa benteng.
Selain itu, Anies juga berrencana membangun rumah lapis. Rumah susun empat tingkat itu nantinya akan ditempati warga Kampung Akuarium yang tergusur.
Ketika ditanya soal rencana itu, Anies hanya beralasan pihaknya masih mengumpulkan data. Ia menyebut akan segera mengumumkannya saat sudah lengkap.
"Nanti kalau sudah semua data lengkap nanti kita akan umumkan, cuma enggak pasti," ujar Anies di gedung DPRD DKI pada Senin (14/10/2019).
Tidak hanya sekali Anies mengelak. Saat uji coba jalur sepeda tahap dua, Anies juga enggan menjawab pertanyaan soal Kampung Akuarium.
"Sudah ya itu saja dulu ya. Itu (Kampung Akuarium) nanti saja," jelasnya.
Wacana pembangunan Kampung Akuarium ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Ada pihak yang setuju, ada juga yang menganggap rencana ini tidak ada gunanya.
Salah satunya Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Gembong menganggap Anies ingin mengelabui aturan.
Baca Juga: Pemprov DKI Akan Bangun Kampung Susun Bahari Akuarium
Menurut Gembong, lahan yang pernah dibongkar pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sudah memiliki peruntukannya sendiri. Saat itu, Ahok bertujuan membangun sheet pile atau tanggul di lokasi itu.
"Fungsinya untuk apa sih? Jadi kita harus patuh pada rencana detail tata ruang yang sudah kita tetapkan bersama," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (10/10/2019).
Sementara itu, Aktivis Urban Poor Consortium Gugun Muhammad membantah pernyataan Ketua Fraksi PDIP mengenai pembangunan Kampung Akuarium. Menurutnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sudah sesuai aturan.
Gugun menganggap Kampung Akuarium termasuk dalam zonasi Pemerintahan daerah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Karena itu Kampung Akuarium dapat dibangun kembali sesuai rencana Anies.
"Jika kita baca pada lampiran perda RDTR maka dapat kita ketahui bahwa pada zonasi pemerintahan daerah dapat dibangun rumah susun umum," ujar Gugun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba
-
Kasatgas PRR: Rehabilitasi Pascabencana Tetap Prioritas, Kehadiran Presiden Jadi Bukti
-
Mengejutkan! Istri Noel Bocorkan Gus Yaqut Hilang dari Rutan KPK Sejak Malam Takbiran?
-
Silaturahmi Lebaran di Istana, Prabowo Sambut Hangat Kunjungan SBY dan Keluarga
-
Iran Tembak Rudal Balistik ke Diego Garcia, Pangkalan Pesawat Pengebom Amerika di Samudra Hindia
-
Tahun Ini Kemnaker Perluas Akses Pelatihan Vokasi dan Hapus Batasan Tahun Kelulusan
-
Kisah Haru Driver Ojol dan Tunanetra yang Akhirnya Bisa Masuk Istana di Momen Lebaran Presiden
-
Mata Membesar dan Senyum Hilang PM Jepang Saat Donald Trump Ngoceh Soal Pearl Harbor
-
Terbongkar! Isi Obrolan 2 Jam Prabowo dan Megawati di Istana, Singgung Geopolitik Global?