Suara.com - Pengamat Politik Hendri Satrio menilai kembalinya Sandiaga Uno ke Partai Gerindra harus diiringi dengan posisi sebagai ketua umum, menggantikan Prabowo Subianto.
Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter @satriohendri. Hendri menyarankan Sandiaga menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Namun ia juga mempertanyakan kembali kebenaran mundurnya Sandiaga dari Partai Gerindra saat mencalonkan disi sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu.
“Mas @sandiuno bila ingin kembali ke Gerindra harus jadi ketua umum, eh tapi emang beneran pernah keluar dari Gerindra kan? #Hensat @tvOneNews,” tulis Hendri seperti dikutip Suara.com, Selasa (15/10/2019).
Dalam cuitan yang sama, ia turut mengunggah video wawancara di salah satu program di salah satu stasiun televisi nasional. Berdasarkan pernyataan pada unggahan video tersebut, ia menyatakan bahwa saat ini merupakan fase yang tepat untuk Sandiaga menempati posisi Ketua Umum Partai Gerindra.
“Kalau dia balik ke Gerindra harus jadi ketua umum jangan hanya jadi ketua saja. Karena menurut saya fasenya ada di sana kan, saya yakin Prabowo juga harusnya memikirkan untuk regenerasi. Regenerasi yang paling tepat adalah Sandiaga Uno," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan bahwa eks Wakil Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno bakal kembali masuk dalam Partai Gerindra.
Diketahui sebelumnya bahwa Sandiaga sempat mengundurkan diri dari Partai Gerindra saat memastikan diri maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Andre berujar, kembalinya Sandiaga ke dalam Partai Gerindra bakal dilakukan pada acara rapat keja nasional Partai Gerindra di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor pada Rabu (16/10/2019).
“Iya insyaallah besok bang Sandi akan kembali ke Gerindra dalam Rakernas besok,” kata Andre saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).
Baca Juga: Sandiaga Bakal Balik ke Gerindra, Mulai Merapat saat Rakernas Besok
Namun, ia sendiri mengaku belum mengetahui pasti Sandiaga Uno bakal menduduki posisinya yang lama di Gerindra atau ditempatkan posisi baru. Semua itu, kata Andre tergantung dari keputusan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Akbar Tandjung: Tokoh Gerindra Berkompeten Perkuat Kabinet Jokowi
-
Sore Ini, Prabowo Lanjut Bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto
-
Sandiaga Bakal Balik ke Gerindra, Mulai Merapat saat Rakernas Besok
-
Pakai Batik, Prabowo Temui Cak Imin di DPP PKB
-
Tak Soal Mau Gabung ke Jokowi, Cak Imin Ibaratkan Gerindra Makmum Masbuk
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Tepis Tudingan Menkeu Purbaya Dana 'Nganggur', KDM Tak Sudi jika Dikubuli Anak Buah: Saya Pecat!
-
Profil Kontras Heri Gunawan: Politisi Gerindra Pro-Rakyat, Diduga Korupsi CSR BI, Beri Mobil Mewah
-
Nekat Gugurkan Kandungan 8 Bulan Demi Pekerjaan, Wanita di Bekasi Ditangkap Polisi
-
Babak Baru Korupsi Dana CSR BI, KPK Sita Mobil Staf Ahli Anggota DPR Heri Gunawan
-
Meski Hampir Rampung, Istana Ogah Buru-buru Terbitkan Perpres MBG
-
Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi karena Alasan Sakit, KPK: Sakitnya Menular atau Tidak?
-
Istana Beri Sinyal Mobil Nasional Masuk PSN, Danantara Siap Jalankan Proyek?
-
Tega Aborsi Bayi karena Ngeluh Sulit Dapat Kerja, Wanita di Bekasi Ditahan Polisi
-
Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dan Hashim Rp25 Triliun, Begini Respons Istana
-
Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?