Menaker Minta Perubahan Ketenagakerjaan Direspons Secara Cepat

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri mengatakan, menghadapi tantangan perubahan ketenagakerjaan yang massif dan semakin dinamis, maka hal ini akan mengubah industri, mengubah karakter pekerjaan dan mengubah tuntutan skill pada dunia kerja.

Perubahan di era revolusi industri 4.0, yang juga mengakibatkan perubahan karakter pekerjaan, tak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi, seperti penggunaan mesin dan robotisasi.

"Untuk itu, agar Indonesia tetap eksis, maka kunci utamanya adalah merespons perubahan secara cepat pada sisi ketenagakerjaan dan sisi skill pada dunia kerja, " katanya, saat menjadi panelis acara Indonesia Investmen & Trade Summit (ITIS) 2019 bertema "The Future in Now", yang digelar Apindo di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menaker menjelaskan, perubahan industri yang terjadi di luar banyak di-drive untuk perkembangan teknologi informasi yang massif, dan pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan industrial.

"Ini harus direspons secara cepat, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja," kata Hanif.

Ia menambahkan, prioritas pembangunan SDM di tahun 2019 adalah  SDM berkualitas, dengan jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di seluruh Indonesia. Namun kondisi faktual saat ini, ada ketimpangan skill, yang sesungguhnya bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi juga masalah bagi serikat pekerja dan pengusaha.

"Untuk mengatasi persoalan ketimpangan skill tersebut, pemerintah pro aktif meningkatkan masifikasi pelatihan vokasi, baik hard skill maupun soft skill kepada angkatan kerja agar bisa terserap di pasar kerja dan menjadi wirausahawan, " kata Menaker.

Hanif mengatakan, untuk menghadapi tantangan terbatasnya pekerja yang memiliki skill berkualitas dengan jumlah banyak dan tersebar merata, pemerintah terus membenahi dua aspek penting, yakni ekosistem ketenagakerjaan dan jaminal sosial bagi pekerja.

Hanif menilai, saat ini ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia masih kaku. Salah satunya akibat aturan dalam bekerja yang masih kaku dan berdampak pada terhambatnya produktivitas bagi pekerja itu sendiri.

Baca Juga: Cegah Perdagangan Anak, Ketua DPR Minta Kemenaker dan Polisi Gelar Razia

“Maka dari itu, saya ingin menegaskan perlunya mentransformasikan ekosistem yang kaku tadi menjadi lebih fleksibel atau flexibility labour market,” kata Hanif.

Ia menambahkan, setelah ekosistem ditransformasikan lebih fleksibel, maka perlindungan sosial perlu diperkuat. Hal ini diperlukan, agar ke depan, para pekerja harus bisa merasakan konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning and long life education), yakni kondisi dimana seseorang bisa belajar terus menerus, meningkatkan skill-nya, beradaptasi , dan bisa bekerja secara terus menerus dengan dinaungi perlindungan sosial

“Di sini pentingnya menyeimbangkam keduanya, agar selaras dengan tujuan yang sama sama kita harapkan. Di saat skill/keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel, maka semua orang harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling, " tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Haryadi B. Sukamdani mengatakan, ITIS 2019 digelar pada momentum yang tepat. Apalagi menjelang dimulainya pemerintahan baru periode 2019 - 2024, sehingga dapat membangun optimisme baru untuk pemerintahan baru.