Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak melarang masyarakat yang ingin menggelar aksi demonstrasi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2019. Menurut Jokowi, aksi demonstrasi dijamin konstitusi.
Pernyataan Jokowi tersebut berbeda dengan kepolisian yang melarang adanya demonstrasi mulai Selasa (15/10/2019) hingga saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2019.
"Namanya demo kan dijamin konstitusi," ujar Jokowi usai menerima pimpinan MPR, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Saat ditanyakan terkait hal tersebut, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan larangan tersebut kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Sebab dirinya tak pernah menginstruksikan larangan demonstrasi.
"Ya ditanyakan ke kapolri. Ndak ada (instruksi larangan demonstrasi)," tutur dia.
Di kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo menujukkan sikap yang berbeda soal adanya unjuk rasa pada pelantikan presiden dan wakil presiden. Meski tak melarang demonstrasi, Bambang menghimbau agar mahasiswa tak menggelar aksi unjuk rasa saat pelantikan.
"Kami sangat berkepentingan bahwa acara ini berlangsung dengan hikmat tanpa gangguan apapun, makanya kami imbau kepada adik-adik mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kehikmatan karena kesuksesan acara pelantikan presiden," ucap Bambang.
"Ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita, dan dengan ekonomi yang baik sama dengan membantu rakyat kita semua, jadi messagenya jelas. Kami di MPR ingin acara ini berlangsung hikmat dan agung sebagaimana disampaikan bapak presiden," sambungnya.
Lebih lanjut, Bambang menuturkan sejumlah tamu undangan juga akan menghadiri pelantikan Jokowi. Mereka yang hadir diantaranya pimpinan negara-negara ASEAN, Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison, hingga Wakil Presiden China Wang Qishan.
Baca Juga: Jokowi Sebut Menteri Kabinet Kerja Jilid II Banyak Diisi Muka Baru
"Hampir seluruh negara ASEAN, negara tetangga kita confirm hadir termasuk perdana menteri Australia hadir. Mudah-mudahan kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus seluruh negara-negara maju, China mengutus wakil perdana menteri, beberapa negara konfirmasi tapi untuk pastinya silakan cek ke menteri luar negeri," ucap Bambang.
Ia juga memastikan keamanan para tamu negara yang hadir saat pelantikan.
Kata dia, pihak keamanan Polri maupun TNI menjamin keamanan tamu-tamu negara.
"Pasti, karena sesuai dengan protap yang dimiliki pihak keamanan Polri maupun TNI, pengamanan tamu-tamu negara kita dijamin begitu menginjakkan kaki di tanah air kita dan kembali ke tanah mereka selamat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Sebut Menteri Kabinet Kerja Jilid II Banyak Diisi Muka Baru
-
Jokowi Sebut Tak Ada Perintah Larang Demonstrasi Jelang Pelantikan Presiden
-
5 Tahun Kabinet Jokowi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tembus Rp 435 Triliun
-
Seluruh Anggota DPR, MPR dan DPD Dilarang Bawa Istri saat Pelantikan Jokowi
-
Sambangi Istana, Pimpinan MPR Lapor Persiapan Pelantikan ke Jokowi
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem