Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan dibubarkan pada 19 Oktober 2019.
Pembubaran Kantor Staf Presiden itu dilakukan sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurutnya, lembaga serupa akan tetap ada setelah keluar Peraturan Presiden (Perpres).
"Lembaga ini tetap ada nanti, tapi harus dibubarkan dulu. Tanggal 19 nanti sudah off semuanya, setelah itu akan muncul lagi , Perpres berikutnya," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Moeldoko menuturkan kemungkinan KSP akan berubah nama. Sebab kata dia belum diputuskan oleh Jokowi.
"Namanya masih belum diputuskan oleh bapak Presiden. Bisa berubah namanya," kata dia.
Tak hanya itu, KSP juga akan berganti nama dan memiliki tugas baru, yaitu delivery unit. Namun, Moeldoko belum bisa memastikan apakah KSP di bawah Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet.
"Tugasnya ditambah satu, delivery unit. Waktu kami berbincang-bincang dengan bapak Presiden ada arahan seperti itu. Belum, belum, tadi apakah berdiri sendiri atau di bawah Setkab, kami enggak ngerti," ucap dia
Mantan Panglima TNI itu menuturkan setelah dibubarkan, tidak ada lagi pegawai yang bekerja di KSP. Sedangkan PNS yang bertugas di KSP, akan kembali bertugas di induknya.
Baca Juga: Jokowi Mau Langsung Kerja Setelah Dilantik, Moeldoko: Tak Usah Ada Euforia
"Ini semuanya kontrak, tapi ada juga pegawai negeri sipil, nanti kembali keinduknya dulu. Nanti kalau diperlukan balik lagi ke sini," tutur Moeldoko.
Untuk diketahui, KSP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.
Berdasarkan pasal 16 di Perpres tersebut, masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti Presiden.
Berita Terkait
-
Buntut Vlog Jokowi dan Jan Ethes, Ferdinand Sebut KSP Tak Berfungsi Jelas
-
KSP Sebut Tidak Memilih Itu Hak, Tapi Jangan Memobilisasi untuk Golput
-
KSP Klaim Indeks Demokrasi Indonesia Baik Jelang Pilpres 2019
-
KSP Tempat Penampungan Timses Jokowi, PDIP: Berlebihan
-
Moeldoko Bantah KSP Galang Pembentukan Relawan Pilpres 2019
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
Terkini
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut
-
Salurkan Beasiswa PIP di Curup, Ketua DPD RI: Presiden Sungguh-Sungguh Tingkatkan Kualitas SDM
-
UMP Sumut Tahun 2026 Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3.228.971
-
KPK Prihatin Tangkap Sejumlah Jaksa dalam Tiga OTT Beruntun
-
Begini Kata DPP PDIP Soal FX Rudy Pilih Mundur Sebagai Plt Ketua DPD Jateng
-
Mendagri Tito Sudah Cek Surat Pemerintah Aceh ke UNDP dan Unicef, Apa Katanya?