Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang dilakukan KPK.
JK mengapresiasi kinerja KPK yang kini tengah rajin melakukan OTT, namun ia berharap jangan sampai membuat sebuah ketakutan.
JK mengungkapkan kalau efek dari getolnya KPK melakukan OTT ialah banyak orang di daerah yang takut untuk mengambil keputusan. Padahal, menurutnya orang-orang di daerah tidak perlu takut, asalkan penghitungan anggarannya sesuai dengan kebutuhan.
"Sebenarnya enggak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas. Apalagi di daerah, kita apresiasi KPK hari ini, nangkep Wali Kota Medan," kata JK saat berpidato pada acara Dialog Bersama 100 Ekonom di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
"(Pemberantasan) itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan. Ada baiknya tapi kehati-hatianya keterlaluan," sambungnya.
JK mengambil contoh ketakutan tersebut terjadi di yang dirasakannya ketika mengunjungi pelabuhan di Batam sebulan yang lalu. JK melihat pelabuhannya sudah tidak baik, bahkan ongkos untuk pengiriman barang dengan jarak 20 mil ke Singapura lebih mahal daripada ke Jakarta.
JK pun meminta pengelola untuk membeli crane agar mempermudah revitalisasi pelabuhan. Akan tetapi JK malah diminta untuk dibuatkan keputusan presiden (keppres) karena takut dianggap menyelewengkan anggaran.
"Saya minta beli crane paling mahal dan baik. Tapi saya diminta Keppres buat beli crane," ujarnya.
JK mengungkap ketakutan itu justru berimbas kepada pembangunan di daerah. Meski demikian, JK meminta kepada seluruhnya untuk tidak mengamini korupsi dibenarkan. Ia meminta tetap fokus bekerja yang lebih baik ke depan.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Mewujudkan Perdamaian Paling Sulit, Tapi Berkesan
"Tapi kita enggak excuse soal itu. Kita harus bekerja lebih baek ke depan," tandasnya
"Harapan saya ya ketika peristiwa pemecatan beberapa anggota TNI ini hendaknya juga menjadi instrospeksi, menjadi kritik membangun agar komandan-komandannya yang berdarah-darah ini juga dihukum diadili. Jangan hanya prajurit yang diadili dihakimi tapi komandannya tidak."
Berita Terkait
-
Selama jadi Wapres, JK Akui Tak Bisa Wujudkan Indonesia Makmur
-
Pamit ke Para Ekonom, JK: Ini Pidato Terakhir Saya
-
Tanggapi OTT KPK, Fahri Hamzah: Saya Geleng-geleng Kepala
-
Suap Proyek dan Jabatan, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin jadi Tersangka
-
Kena OTT KPK, Viral Bupati Supendi Goyang Bareng Biduan Dangdut
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial