Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang dilakukan KPK.
JK mengapresiasi kinerja KPK yang kini tengah rajin melakukan OTT, namun ia berharap jangan sampai membuat sebuah ketakutan.
JK mengungkapkan kalau efek dari getolnya KPK melakukan OTT ialah banyak orang di daerah yang takut untuk mengambil keputusan. Padahal, menurutnya orang-orang di daerah tidak perlu takut, asalkan penghitungan anggarannya sesuai dengan kebutuhan.
"Sebenarnya enggak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas. Apalagi di daerah, kita apresiasi KPK hari ini, nangkep Wali Kota Medan," kata JK saat berpidato pada acara Dialog Bersama 100 Ekonom di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
"(Pemberantasan) itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan. Ada baiknya tapi kehati-hatianya keterlaluan," sambungnya.
JK mengambil contoh ketakutan tersebut terjadi di yang dirasakannya ketika mengunjungi pelabuhan di Batam sebulan yang lalu. JK melihat pelabuhannya sudah tidak baik, bahkan ongkos untuk pengiriman barang dengan jarak 20 mil ke Singapura lebih mahal daripada ke Jakarta.
JK pun meminta pengelola untuk membeli crane agar mempermudah revitalisasi pelabuhan. Akan tetapi JK malah diminta untuk dibuatkan keputusan presiden (keppres) karena takut dianggap menyelewengkan anggaran.
"Saya minta beli crane paling mahal dan baik. Tapi saya diminta Keppres buat beli crane," ujarnya.
JK mengungkap ketakutan itu justru berimbas kepada pembangunan di daerah. Meski demikian, JK meminta kepada seluruhnya untuk tidak mengamini korupsi dibenarkan. Ia meminta tetap fokus bekerja yang lebih baik ke depan.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Mewujudkan Perdamaian Paling Sulit, Tapi Berkesan
"Tapi kita enggak excuse soal itu. Kita harus bekerja lebih baek ke depan," tandasnya
"Harapan saya ya ketika peristiwa pemecatan beberapa anggota TNI ini hendaknya juga menjadi instrospeksi, menjadi kritik membangun agar komandan-komandannya yang berdarah-darah ini juga dihukum diadili. Jangan hanya prajurit yang diadili dihakimi tapi komandannya tidak."
Berita Terkait
-
Selama jadi Wapres, JK Akui Tak Bisa Wujudkan Indonesia Makmur
-
Pamit ke Para Ekonom, JK: Ini Pidato Terakhir Saya
-
Tanggapi OTT KPK, Fahri Hamzah: Saya Geleng-geleng Kepala
-
Suap Proyek dan Jabatan, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin jadi Tersangka
-
Kena OTT KPK, Viral Bupati Supendi Goyang Bareng Biduan Dangdut
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat