Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang dilakukan KPK.
JK mengapresiasi kinerja KPK yang kini tengah rajin melakukan OTT, namun ia berharap jangan sampai membuat sebuah ketakutan.
JK mengungkapkan kalau efek dari getolnya KPK melakukan OTT ialah banyak orang di daerah yang takut untuk mengambil keputusan. Padahal, menurutnya orang-orang di daerah tidak perlu takut, asalkan penghitungan anggarannya sesuai dengan kebutuhan.
"Sebenarnya enggak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas. Apalagi di daerah, kita apresiasi KPK hari ini, nangkep Wali Kota Medan," kata JK saat berpidato pada acara Dialog Bersama 100 Ekonom di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
"(Pemberantasan) itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan. Ada baiknya tapi kehati-hatianya keterlaluan," sambungnya.
JK mengambil contoh ketakutan tersebut terjadi di yang dirasakannya ketika mengunjungi pelabuhan di Batam sebulan yang lalu. JK melihat pelabuhannya sudah tidak baik, bahkan ongkos untuk pengiriman barang dengan jarak 20 mil ke Singapura lebih mahal daripada ke Jakarta.
JK pun meminta pengelola untuk membeli crane agar mempermudah revitalisasi pelabuhan. Akan tetapi JK malah diminta untuk dibuatkan keputusan presiden (keppres) karena takut dianggap menyelewengkan anggaran.
"Saya minta beli crane paling mahal dan baik. Tapi saya diminta Keppres buat beli crane," ujarnya.
JK mengungkap ketakutan itu justru berimbas kepada pembangunan di daerah. Meski demikian, JK meminta kepada seluruhnya untuk tidak mengamini korupsi dibenarkan. Ia meminta tetap fokus bekerja yang lebih baik ke depan.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Mewujudkan Perdamaian Paling Sulit, Tapi Berkesan
"Tapi kita enggak excuse soal itu. Kita harus bekerja lebih baek ke depan," tandasnya
"Harapan saya ya ketika peristiwa pemecatan beberapa anggota TNI ini hendaknya juga menjadi instrospeksi, menjadi kritik membangun agar komandan-komandannya yang berdarah-darah ini juga dihukum diadili. Jangan hanya prajurit yang diadili dihakimi tapi komandannya tidak."
Berita Terkait
-
Selama jadi Wapres, JK Akui Tak Bisa Wujudkan Indonesia Makmur
-
Pamit ke Para Ekonom, JK: Ini Pidato Terakhir Saya
-
Tanggapi OTT KPK, Fahri Hamzah: Saya Geleng-geleng Kepala
-
Suap Proyek dan Jabatan, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin jadi Tersangka
-
Kena OTT KPK, Viral Bupati Supendi Goyang Bareng Biduan Dangdut
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka