Suara.com - Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto angkat bicara terkait pengesahan UU KPK yang disebut banyak pihak akan melemahkan kinerja KPK ke depannya. UU KPK hasil revisi itu telah diberlakukan hari ini.
Dia pun menganggap ada gelombang protes dari mahasiswa, pelajar dan sejumlah elemen masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia menandakan insitusi KPK merupakan milik rakyat.
Menurutnya, masyarakat menolak KPK punah dengan adanya pelemahan lewat RUU yang sudah disahkan DPR dan pemerintah.
"Insan KPK berkumpul dan menegaskan tekad terus nyalakan nyali untuk hidupkan asa sekecil apapun itu. Tìdak ada sedu sedan dan tak ada keluh kesah. Pendeknya, Insan KPK menolak punah berapapun ongkos yang harus dibayar," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2019).
Dia pun menyayangkan adanya korban jiwa dari para pendemo ketika terjadi aksi penolakan RUU KPK.
"Demo ratusan ribu mahasiswa di seantero nusantara. Lima nyawa yang sudah melayang, ribuan luka dan pedih yang ditanggung para mahasiswa akibat kekerasan yang dilakukan petugas keamanan ketika mahasiswa meneriakkan keberpihakan pada KPK," kata Bambang.
Meski harus dibayar dengan nyawa dari demonstran, BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto meminta rakyat tetap tegar menghadapi segala tindakan represi negara.
"Tidak boleh hilang percuma dan harus dibayar lunas oleh insan KPK untuk tetap tegar dan sabar menghadapi kekuasaan dan kuasa kegelapan yang tengah murka terbakar ketakutannya. Mereka yang menjadi korban kekerasan akibat demo membela KPK harus menjadi signal kecintaan publik pada KPK tidak main-main dan sepenuh hati," ujar Bambang.
Menurutnya, selama 17 tahun berkiprah, KPK sudah berulang kali dijegal oleh para koruptor yang berlindung di balik negara. Namun, kata dia, upaya-upaya jahat itu tak mempan dan malah membuat KPK semakin didukung penuh masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswa Mulai Demo Jokowi, Merangsek Tuntut Terbitkan Perppu KPK
"KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di republik Indonesia yang berulangkali dijegal dan dijagal oleh penguasa pemerintahan sendiri agar eksistensi tak lagi punya arti untuk negeri dan ibu pertiwi. Sehebat apapun tekanan dan terkaman, fakta itu sekaligus menunjukkan sehebat itulah kekuatan KPK hingga menimbulkan ketakutan sang penguasa korupsi," kata Bambang.
BW juga menganggap, adanya upaya pelemahan lewat keberadaan UU KPK hasil revisi yang sudah berlaku itu tak membuat kinerja KPK tumpul dalam pemberantasan korupsi.
"Bisa saja, kekuasaan dan koalisi partai penguasa tengah bersuka cita serta Presiden hanya senyam-senyum ketika ditagih janjinya. Tapi itu tidak berarti hari ini, OTT tak bisa dilakukan lagi dan upaya pemberatasan KPK yang trengginas berhenti," katanya.
Berita Terkait
-
JDIH Sulit Diakses, Nomor UU KPK yang Baru Masih Jadi Misteri
-
Mahasiswa di Bandung Kembali Gelar Aksi, Tujuh Tuntutan Tetap Digulirkan
-
ICW Sebut UU KPK Baru Matikan Kinerja Pemberantasan Korupsi
-
Serahkan Poster Tikus Berdasi, Mahasiswi ke Polwan: Terima Saja, Gak Haram
-
RUU KPK Berlaku Hari Ini, Pengamat: Jokowi Bisa Terbitkan Perppu Kapan Saja
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?
-
Istana Dukung Langkah Pemda Larang Pesta Kembang Api di Perayaan Tahun Baru
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi