Suara.com - Kawasan wisata Monumen Nasional (Monas) akan ditutup saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 yang jatuh pada Minggu (20/10/2019).
Kepala Seksi Ketertiban UPT Monas, Yayang Kustiawan, Sabtu (19/10/2019), mengatakan penutupan kawasan yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Jakarta tersebut, dikarenakan lokasinya yang berada di kawasan ring satu.
"Hasil koordinasi dengan TNI-Polri, jadi semua kawasan akan ditutup sepenuhnya, karena lokasinya berada di ring satu. Sebagai langkah antisipasi untuk menekan adanya kejahatan di lingkup istana," kata Yayang.
Selain mencegah kejadian yang tidak diinginkan saat acara di istana kepresidenan yang akan diselenggarakan pasca pelantikan di DPR RI, penutupan tersebut juga karena kawasan Monas akan digunakan sebagai tempat transit dan sterilisasi tamu yang akan datang ke istana pada saat itu.
"Jadi di Monas ada tenda untuk pengecekan keamanan pakai metal detector, konsepnya sih itu tidak disampaikan ke kami. Ya biasa seperti saat lebaran, open house, itu kan ditampung dulu di Monas, disortir, baru setelah itu dibawa ke istana menggunakan bus," ucap Yayang.
Penutupan kawasan tersebut, kata Yayang, akan dimulai hari Minggu (20/10) pukul 00.00 malam dengan durasi menyesuaikan dengan situasi di lokasi.
"Durasi penutupan itu menyesuaikan, artinya kalau memang sorenya sudah dinilai kondusif, ya kami buka," ujar Yayang.
Meski hari Minggu Monas tutup, pada hari Senin Monas tetap tidak beroperasi karena jadwal perbaikan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan sejauh ini belum ada rencana rekayasa lalu lintas perubahan rute kendaraan. Kata dia, rekayasa lalu lintas seperti itu dilakukan secara situasional.
Baca Juga: Rayakan Pelantikan Jokowi, Warga Yogyakarta Gelar Parade Merah Putih
Untuk membantu mengamankan lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI dan Istana Negara, pihaknya mengerahkan 320 personel di 44 titik di sekitar Istana Negara maupun DPR RI. Mereka dikerahkan untuk membantu mengatur lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR.
Harapannya, tamu kenegaraan maupun masyarakat yang datang ke sana tidak tersendat macet. "Kami juga mengerahkan armada mobil untuk membantu petugas dalam mengatur lalu lintas. Di antaranya 12 mobil derek, 20 mobil patroli, dua unit mobil VMS, satu unit mobil rescue dan tiga unit mobil crane," katanya.
"Mobil derek kami kerahkan untuk mengantisipasi bila ada mobil mogok atau parkir liar, sehingga keberadaannya tidak membuat lalu lintas tersendat," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM