Suara.com - Wakorbi Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin ada komposisi perempuan yang cukup banyak dalam kabinet periode II. Minimal, kata Bamsoet yakni berjumlah delapan menteri dari kalangam perempuan.
Hal itu dikatakan Bamsoet menyusul dipanggilnya Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara sekaligus Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu ke ke Istana Kepresidenan, hari ini.
"Kami juga di Golkar baru tadi menyaksikan Ibu Tetty dipanggil. Tapi dari visi presiden bahwa beliau ingin mempertahankan jumlah menteri yang wanita tetap minimal atau sekurang-kurangnya delapan dengan mempertimbangkan wilayah, Timur, Barat, Tengah,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
“Kemudian ya tentu pasti dasarnya adalah perempuan tapi yang pasti tampaknya beliau ingin mempertahankan jumlah menteri dari wanita,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dipanggilnya Tetty ke Istana untuk menjadi menteri, Bamsoet berujar bahwa hal itu didasarkan pada kemampuan dan pengalaman Tetty yang dinilai mumpuni.
“Ya kiprahnya jadi bupati, ya intinya beliau memiliki kemampuan dan sudah terbiasa di dunia politik maka diharapkan terbiasa juga menghadapi rakyat atau masyarakat menjelaskan target-target pembangunan dan melaksanakan daripada program-program pembagunan,” ujar Bamsoet.
Diketahui, Christiany Eugenia Paruntu merupakan tokoh perempuan yang ikut tampak datang ke Istana Kepresidenan menjelang Presiden Jokowi mengumumkan menteri baru di Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2.
Tetty Paruntu, sapaan akrab Christiany Eugenia datang seorang diri dengan mengenakan kemeja putih. Dia juga mengenakan kacamata.
Ditanya sejumlah awak media, Christiany enggan berkomentar banyak.
Baca Juga: Sehari Dilantik, Jokowi Sudah Didemo Mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia
"Ini memang baju kerja," kata Tetty saat ditanya soal baju putih yang dikenakannya.
Dirinya juga belum mengetahui apakah kedatangannya dipanggil untuk menjadi menteri atau tidak.
"Belum tahu," ucap Tetty.
Tag
Berita Terkait
-
Ketua MPR: Pilihan Menteri yang Tepat akan Ringankan Kerja Jokowi
-
Jelang Pengumuman Menteri, Bupati Minahasa Selatan ke Istana, Jadi Calon?
-
Menteri Tak Serius soal Program Pembangunan, Jokowi: Saya Copot
-
Diisukan jadi Menteri Jokowi, Sandiaga: Prabowo Gak Pernah Bicara Itu
-
Ingin Tetap Independen, Alasan Jokowi Tak Libatkan KPK Seleksi Menteri
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian