Suara.com - Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan masukan terkait penyusunan menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut Dedy, alasan Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menyusun menteri karena khawatir ada tudingan lembaga antirasuah itu bisa dijadikan alat politik penguasa.
"Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK, tapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa diisukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya," kata Dedy, Selasa (15/10/2019).
Dedy menyebut dengan KPK harus dilibatkan untuk memberikan pandangan terhadap menteri Jokowi kabinet kerja jilid II, berbahaya bagi independensi KPK.
"Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu," ungkap Dedy.
Dedy menambahkan sikap yang ditunjukan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief yang memahami hak prerogratif Presiden Jokowi dalam menentukan presiden Jokowi.
"Jadi, sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi, yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK," katanya.
Berita Terkait
-
LIPI: Menteri Kabinet Jokowi Harus Eksekutor Sejati
-
PPP soal Pos Menteri: Jokowi Selalu Pantau Parpol Berkeringat di Pilpres
-
Daftar Menteri Kabinet Jilid II Jokowi, Ma'ruf Amin: Masih Disempurnakan
-
KPK Tak Dilibatkan Seleksi Menteri Jokowi, Pengamat: Episode Terburuk
-
Jokowi-SBY Bahas Peluang Koalisi, PPP Cemas Jatah Menteri Berkurang?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi