Suara.com - Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan masukan terkait penyusunan menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut Dedy, alasan Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menyusun menteri karena khawatir ada tudingan lembaga antirasuah itu bisa dijadikan alat politik penguasa.
"Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK, tapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa diisukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya," kata Dedy, Selasa (15/10/2019).
Dedy menyebut dengan KPK harus dilibatkan untuk memberikan pandangan terhadap menteri Jokowi kabinet kerja jilid II, berbahaya bagi independensi KPK.
"Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu," ungkap Dedy.
Dedy menambahkan sikap yang ditunjukan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief yang memahami hak prerogratif Presiden Jokowi dalam menentukan presiden Jokowi.
"Jadi, sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi, yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK," katanya.
Berita Terkait
-
LIPI: Menteri Kabinet Jokowi Harus Eksekutor Sejati
-
PPP soal Pos Menteri: Jokowi Selalu Pantau Parpol Berkeringat di Pilpres
-
Daftar Menteri Kabinet Jilid II Jokowi, Ma'ruf Amin: Masih Disempurnakan
-
KPK Tak Dilibatkan Seleksi Menteri Jokowi, Pengamat: Episode Terburuk
-
Jokowi-SBY Bahas Peluang Koalisi, PPP Cemas Jatah Menteri Berkurang?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
Terkini
-
Warning Wamenkum! Semua Tahanan di Indonesia Bisa Bebas Jika Aturan Ini Tak Segera Disahkan DPR
-
Kejagung Sita Sederet Tanah Zarof Ricar di Riau Senilai Rp35 Miliar, Aset Atas Nama Anak-anaknya!
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini
-
Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar