Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai jika Prabowo Subianto menempati posisi Menteri Pertahanan (Menahan) akan semakin mempersulit penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Sebab, impunitas hukum terhadap Prabowo semakin tebal jika nantinya menjabat sebagai pembantu presiden.
Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma mengatakan dengan dipilihnya Prabowo menjadi Menahan maka masa depan hak asasi manusia (HAM) pun nantinya akan semakin suram. Di sisi lain, harapan keluarga korban pelangggaran berat HAM 98 terkait penyelesaian kasus yang diduga melibatkan Prabowo tatkala menjabat Pangkostrad pun semakin pupus.
"Semakin runyam masa depan hak asasi manusia. Harapan korban pupus sudah, terutama terkait penuntasan kasus orang hilang karena yang sering kali disebut sebagai salah satu orang yang bertanggungjawab terhadap kasus penculikan 97-98 adalah Pak Prabowo," kata Feri di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Feri menuturkan pupusnya harapan keluarga korban tragedi pelanggaran HAM 98 itu lantaran impunitas hukum Prabowo semakin tebal jika menjabat sebagai menteri. Sebab, tidak mungkin seorang menteri akan diminta pertanggungjawaban hukum di pengadilan HAM.
"Penghapusan impunitas itu semakin tebal bentengnya, temboknya semakin tebal. Impunitas kan kekebalan hukum terhadap para pelaku, tidak mungkin seorang menteri nantinya akan dimintai keterangan atau pertanggungjawaban hukum di pengadilan HAM," ujarnya.
Lebih lanjut, Feri pun menilai jika benar Prabowo dipilih sebagai menteri hal itu semakin mempertegas bahwasanya Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak memiliki keberpihakan terhadap penegakkan HAM. Hal itu sejalan dengan pidato pertama Jokowi usai dilantik sebagai presiden yang sama sekali tidak menyingung soal HAM.
"Artinya, janji yang 2014 itu wacana, omong kosong dan diperkuat dengan pidato kemarin yang tidak sama sekali menyentuh persoalan hak asasi manusia," tandasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan RI. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Merdeka, sore tadi.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta, kami sanggupi membantu. Saya, beliau izinkan, menyampaikan saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo.
Baca Juga: Kecewa Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Mania Usulkan Nama Calon Menteri
Berita Terkait
-
KontraS ke Jokowi: Jangan Pilih Menkopolhukam dari Militer Orba
-
Resmi Diminta Jokowi Jadi Pembantu, Prabowo: Saya Siap Kerja Keras
-
Jatah Menteri Jokowi, Prabowo: Yang Dipanggil Cuma Dua, Jadi Berapa?
-
Prabowo: Saya Sanggupi Permintaan Jadi Menteri di Bidang Pertahanan
-
PKS soal Prabowo: Kemarin jadi Kompetitor, Sekarang Pembantu Jokowi
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Analisis Militer: Iran Pakai Strategi 'Vietnam Kedua' yang Bikin AS Putus Asa
-
Amerika Serikat Akhirnya Akui 200 Tentara Jadi Korban Rudal Kiamat Iran
-
6 Fakta Kecelakaan Bus Haryanto Tabrak 5 Mobil Pemudik di Tol Batang
Terkini
-
Israel Sibuk Tepis Rumor Kematian Netanyahu, Ini 5 Keanehan Video Terbaru PM Israel saat Sapa Warga
-
Donald Trump Tantrum, Sebut Sekutu Tak Tahu Terima Kasih Usai Tolak Amankan Selat Hormuz
-
Sindikat Uang Palsu Rp12 Miliar di Cirebon Digulung Polisi, Sasar Peredaran Jelang Lebaran 2026
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Komnas HAM Beri Status Pembela HAM ke Andrie Yunus, Desak Polisi Ungkap Teror Air Keras
-
Kisah Haru Perantau Asal Madura: Gaji Tak Dibayar, Tetap Berjuang Mudik demi Keluarga
-
Selat Hormuz Masih Terisolir, Produksi Minyak Kawasan Teluk Anjlok Hampir 7 Juta Barel!
-
Kondisi Terkini Terminal Kampung Rambutan: Penumpang Meroket, Harga Tiket Masih Normal
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, LPSK Berikan Perlindungan bagi Korban dan Saksi