Suara.com - Menteri Agama Fachrul Razi menanggapi pernyataan Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas yang menyebut banyak kiai yang memprotes keputusan Presiden Jokowi. Para kiai disebut tak menerima Fachrul Razi ditunjuk sebagai Menag.
Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menyangkal adanya penolakan dari para kiai. Eks Wakil Panglima TNI itu justru menilai hal itu sengaja didramatisir.
"Jangan bilang penolakan, kalian mendramatisasi. Enggak ada," kata Fachrul sambil tertawa usai mengikuti sidang kabinet paripurna perdana dengan topik Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Fachrul menuturkan tak mungkin ada penolakan terhadap dirinya. Sebab kata dia, para kiyai memiliki tujuan yang sama membangun bangsa dan membangun umat yang baik.
"Enggak ada cerita penolakan. Dengan senang hati, semua kiai-kiai itu sahabat saya dan sama-sama misinya sama bagaimana membangun bangsa yang lebih baik membangun umat yang baik. Jadi enggak mungkin ada penolakan lah," kata Fachrul.
Dia pun mengaku berencana menemui semua pimpinan organisasi keagamaan.
"Ya semua dong, semua yang protestan yang katholik yang hindu yang Islam semua saya datangin," kata Fachrul.
Ketika ditanya apakah dirinya akan menyambangi PBNU, Fachrul mengatakan para pimpinan organisasi keagamaan adalah sahabat-sahabatnya.
"Pastilah ke PBNU ke Muhammadiyah datang. Itu kan sahabat semua sama-sama punya misi yang sama bagaimana membangun umat bagaimana membangun bangsa," ucap dia.
Baca Juga: Mahfud MD Nonton Acara Sertijab Prabowo Subianto di Kemenhan
Tak hanya itu, Fachrul menyebut banyak orang-orang dari NU dan Muhammadiyah di lingkungan Kementerian Agama.
"Kalau di Kemenang ada NU, ada teman-teman Muhamadiyah. NU banyak, Muhammadiyah banyak," tandasnya.
Sebelumnya, Robikin Emhas mengaku PBNU banyak menerima laporan dari kiai yang memprotes penunjukan Fachrul Razi sebagai Menag.
Dia mengatakan bahwa para kiai tersebut tentu memahami kalau posisi Menag itu mesti paling depan untuk memberantas radikalisme di Indonesia.
Para kiai, kata dia, paham kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada.
"Para kiai paham Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama," kata Robikin kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).
Berita Terkait
-
Fachrul Razi Ogah Disebut Menteri Agama Islam
-
Menag Dari Militer, Pakar Hukum Unsoed: Dari Partai Kena Kasus Hukum
-
Kalangan Militer Isi Kursi Menag, PPP: Jokowi Mau Keluar Pakem Tradisional
-
Lantik Menag dari Militer, PBNU: Para Kiai Kecewa Pilihan Jokowi
-
Menag Fachrul Razi Siapkan Terapi untuk Orang-orang Terpapar Radikalisme
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Arus Balik Nataru 2026 Dibayangi Kepadatan Tol, Polda Metro Siapkan 5 Skema Rekayasa Lalu Lintas Ini
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
Kritik Pedas Ray Rangkuti: Di Indonesia, Musibah Sering Jadi Peluang Bisnis Pejabat!