Suara.com - Menteri Agama Fachrul Razi menanggapi pernyataan Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas yang menyebut banyak kiai yang memprotes keputusan Presiden Jokowi. Para kiai disebut tak menerima Fachrul Razi ditunjuk sebagai Menag.
Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menyangkal adanya penolakan dari para kiai. Eks Wakil Panglima TNI itu justru menilai hal itu sengaja didramatisir.
"Jangan bilang penolakan, kalian mendramatisasi. Enggak ada," kata Fachrul sambil tertawa usai mengikuti sidang kabinet paripurna perdana dengan topik Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Fachrul menuturkan tak mungkin ada penolakan terhadap dirinya. Sebab kata dia, para kiyai memiliki tujuan yang sama membangun bangsa dan membangun umat yang baik.
"Enggak ada cerita penolakan. Dengan senang hati, semua kiai-kiai itu sahabat saya dan sama-sama misinya sama bagaimana membangun bangsa yang lebih baik membangun umat yang baik. Jadi enggak mungkin ada penolakan lah," kata Fachrul.
Dia pun mengaku berencana menemui semua pimpinan organisasi keagamaan.
"Ya semua dong, semua yang protestan yang katholik yang hindu yang Islam semua saya datangin," kata Fachrul.
Ketika ditanya apakah dirinya akan menyambangi PBNU, Fachrul mengatakan para pimpinan organisasi keagamaan adalah sahabat-sahabatnya.
"Pastilah ke PBNU ke Muhammadiyah datang. Itu kan sahabat semua sama-sama punya misi yang sama bagaimana membangun umat bagaimana membangun bangsa," ucap dia.
Baca Juga: Mahfud MD Nonton Acara Sertijab Prabowo Subianto di Kemenhan
Tak hanya itu, Fachrul menyebut banyak orang-orang dari NU dan Muhammadiyah di lingkungan Kementerian Agama.
"Kalau di Kemenang ada NU, ada teman-teman Muhamadiyah. NU banyak, Muhammadiyah banyak," tandasnya.
Sebelumnya, Robikin Emhas mengaku PBNU banyak menerima laporan dari kiai yang memprotes penunjukan Fachrul Razi sebagai Menag.
Dia mengatakan bahwa para kiai tersebut tentu memahami kalau posisi Menag itu mesti paling depan untuk memberantas radikalisme di Indonesia.
Para kiai, kata dia, paham kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada.
"Para kiai paham Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama," kata Robikin kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).
Berita Terkait
-
Fachrul Razi Ogah Disebut Menteri Agama Islam
-
Menag Dari Militer, Pakar Hukum Unsoed: Dari Partai Kena Kasus Hukum
-
Kalangan Militer Isi Kursi Menag, PPP: Jokowi Mau Keluar Pakem Tradisional
-
Lantik Menag dari Militer, PBNU: Para Kiai Kecewa Pilihan Jokowi
-
Menag Fachrul Razi Siapkan Terapi untuk Orang-orang Terpapar Radikalisme
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP