Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyikapi santai banyaknya pihak yang menolak Prabowo Subianto mengisi kursi Menteri Pertahanan (Menhan.
Terkait hal itu, Mahfud menganggap penolakan itu merupakan hal yang biasa. Bahkan eks Ketua MK ini mengaku mengalami hal serupa.
"Semua menteri pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Saya juga jadi Menko Polhukam ‘kok jadi Menko Polhukamnya?’ menteri lain juga sama," ujar Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).
Mahfud menganggap setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Namun ia tidak mau ambil pusing soal adanya penolakan terhadap para menteri.
"Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang, silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," kata Mahfud.
Menurutnya, tak hanya Prabowo yang mendapat banyak penolakan menjadi pembantu Presiden Joko Widodo. Menteri lainnya seperti Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menag Fachrul Razi juga mendapat penolakan dari berbagai pihak.
"Menag rame juga, Erick Thohir dianggap terlalu muda, Nadiem Makarim dianggap enggak punya track record, tapi sebagian besar masyarakat itu kan memberikan dukungan," jelasnya.
Ia menyebut pemilihan Menteri sudah tidak bisa diganggu gugat karena sudah ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi meskipun banyak penolakan. Ke depannya ia berharap pihak yang menolak bisa membantu mengawal kinerja Menteri dan mengkritisinya dengan cara yang lebih baik.
"Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari kita setiap masalah itu perbaiki dan selesaikan dan diarahkan ke arah yang benar," pungkasnya.
Baca Juga: Eks Bendahara TKN Jokowi Jadi Wamenhan, Begini Reaksi Prabowo
Berita Terkait
-
Dikepung Jamaah Sehabis Salat Jumat, Prabowo Diteriaki Presiden
-
Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Viral Foto Pendukung 02 Keluar Grup WA
-
Tak Peduli Prabowo Masuk Kabinet, Sandiaga Siap Kritik Pemerintahan Jokowi
-
Prabowo jadi Menhan, Jokowi Dinilai Pupuskan Asa Keluarga Korban Kasus HAM
-
Kecewa Sikap Politik Prabowo, Eks Relawan: Kemarin Tolak Hasil Pilpres
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara