Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengapresiasi terbentuknya Kabinet Indonesia maju periode 2019 - 2024. Apresiasi tersebut tidak terlepas dari keseriusan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah radikalisme.
Langkah tersebut kata Yaqut, terlihat dari penunjukkan sejumlah tokoh untuk menjadi Menko Polhukam yakni Mahfud MD, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Sejumlah menteri tersebut diminta Jokowi untuk bersinergi memberantas radikalisme terutama yang ada di institusi pemerintah.
"Presiden Jokowi saya lihat serius untuk mengatasi berkembangnya radikalisme atau merebaknya ideologi radikal," ujar Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10/2019).
"Ini terlihat dengan ditugaskannya secara khusus Menkopolhukam, Menhan, Mendagri dan Menag untuk ikut menangani masalah radikalisme di masyarakat, khususnya di lingkup kementerian masing-masing," Yaqut menambahkan.
Gus Yaqut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada langkah pemerintah yang kini semakin serius memberantas radikalisme. Tugas Ansor kata dia, menjadi semakin ringan.
"Tugas Ansor jadi ringan sekarang karena pemerintah akan serius menangani masalah radikalisme. Jika selama ini Ansor dan Banser ikut terjun menghadapi kelompok radikali dan intoleran karena merasa negara tidak serius hadir," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Yaqut menjelaskan bahwa GP Ansor akan melakukan penguatan internal dengan melakukan konsolidasi memperkuat kaderisasi dan melakukan upaya-upaya kemandirian organisasi.
"Saya meminta kini saatnya kembali melakukan konsolidasi, kaderisasi, dan mempercepat kemandirian organisasi," tuturnya.
Baca Juga: Menag Diingatkan Jangan Sembarangan dalam Menangani Radikalisme
"Terkait kemandirian organisasi, misalnya, saya mendorong semua kader Ansor di seluruh Indonesia untuk melakukan berbagai usaha pengembangan ekonomi kader. Pengembangan ekonomi kader ini sesuai dengan visi misi Ansor terkait kemandirian organisasi,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Baju Wamen Surya Tjandra Dikomentari Warganet, Begini Penjelasan PSI
-
Jokowi Resmi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
-
Tak Dapat Jatah di Kabinet Jokowi, PKPI: Penetapan Wamen Keputusan Terbaik
-
Gubernur BI Bantah Dana Asing Kabur karena Pengumuman Menteri Jokowi
-
Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Terlalu Gendut
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian