Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengapresiasi terbentuknya Kabinet Indonesia maju periode 2019 - 2024. Apresiasi tersebut tidak terlepas dari keseriusan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah radikalisme.
Langkah tersebut kata Yaqut, terlihat dari penunjukkan sejumlah tokoh untuk menjadi Menko Polhukam yakni Mahfud MD, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Sejumlah menteri tersebut diminta Jokowi untuk bersinergi memberantas radikalisme terutama yang ada di institusi pemerintah.
"Presiden Jokowi saya lihat serius untuk mengatasi berkembangnya radikalisme atau merebaknya ideologi radikal," ujar Gus Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10/2019).
"Ini terlihat dengan ditugaskannya secara khusus Menkopolhukam, Menhan, Mendagri dan Menag untuk ikut menangani masalah radikalisme di masyarakat, khususnya di lingkup kementerian masing-masing," Yaqut menambahkan.
Gus Yaqut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada langkah pemerintah yang kini semakin serius memberantas radikalisme. Tugas Ansor kata dia, menjadi semakin ringan.
"Tugas Ansor jadi ringan sekarang karena pemerintah akan serius menangani masalah radikalisme. Jika selama ini Ansor dan Banser ikut terjun menghadapi kelompok radikali dan intoleran karena merasa negara tidak serius hadir," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Yaqut menjelaskan bahwa GP Ansor akan melakukan penguatan internal dengan melakukan konsolidasi memperkuat kaderisasi dan melakukan upaya-upaya kemandirian organisasi.
"Saya meminta kini saatnya kembali melakukan konsolidasi, kaderisasi, dan mempercepat kemandirian organisasi," tuturnya.
Baca Juga: Menag Diingatkan Jangan Sembarangan dalam Menangani Radikalisme
"Terkait kemandirian organisasi, misalnya, saya mendorong semua kader Ansor di seluruh Indonesia untuk melakukan berbagai usaha pengembangan ekonomi kader. Pengembangan ekonomi kader ini sesuai dengan visi misi Ansor terkait kemandirian organisasi,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Baju Wamen Surya Tjandra Dikomentari Warganet, Begini Penjelasan PSI
-
Jokowi Resmi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
-
Tak Dapat Jatah di Kabinet Jokowi, PKPI: Penetapan Wamen Keputusan Terbaik
-
Gubernur BI Bantah Dana Asing Kabur karena Pengumuman Menteri Jokowi
-
Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Terlalu Gendut
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak